Ketua Komisi D Nilai Pemblokiran Yang Dilakukan Pihak Bank Menyalahi Aturan Perbankan

Langkah pihak bank memblokir rekening guru penerima tunjangan profesi pendidik atau TPP, merupakan langkah ceroboh yang tidak mengindahkan undang-undang perbankan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi  D DPRD Jember Sunardi, usai melakukan klarifikasi kepada pimpinan salah satu perbankan yang melakukan pemblokiran, selasa siang.

Menurut Sunardi, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh pihak bank, pemblokiran dilakukan berdasarakn permintaan dari dinas pendidikan. Meski demikian pihak bank sebenarnya juga telah mengetahui benar, bahwa sesuai aturan pihak bank tidak diperbolehkan melakukan pemblokiran atas permintaan siapapun kecuali pemilik rekening, jika sudah masuk ke dalam rekening pribadi masing-masing.

Mestinya lanjut Sunardi, jika pihak bank mengindahkan aturan perbankan tersebut, pihak bank bisa saja menolak surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan oleh dinas pendidikan. Atas kejadian ini Komisi D DPRD Jember dalam waktu dekat akan melakukan klarifikasi kepada pihak BNI di Surabaya.

Lebih jauh Sunardi menejlaskan, pihak perbankan secara kelembagaan sudah menyatakan permintaan maaf atas kesalahan sistem yang dilakukan. Meski demikian Komisi D akan tetap berangkat ke Surabaya, karena dikhawatirkan akan menimbulkan krisis kepercayaan dari masyakarat jember terhadap perbankan.

(719 views)
Tags: