Mencermati Hearing Tertutup Di DPRD Jember

Masih segar dalam ingatan kita, Badan Kehormatan DPRD Jember beberapa waktu lalu mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Jember, agar tidak menggelar rapat dengar pendapat atau hearing secara tertutup ketika membahas persoalan publik di masing-masing komisi. Hanya saja sayangnya, himbauan BK tersebut masih belum didengarkan oleh sebagian komisi di DPRD Jember. Salah satunya, kemarin Komisi D menggelar hearing tertutup dengan perwakilan PT JHS dan beberapa SKPD.  Hearing kemarin memang terasa sedikit aneh, pasalnya rapat sebelumnya, Komisi D memberi akses kepada kalangan wartawan dan LSM, untuk mengikuti jalannya rapat. Tak pelak, sikap Komisi D tersebut mengundang banyak pertanyaan. Apa sebenarnnya yang dibahas dalam rapat tersebut? Mengapa komisi d bersikap demikian?

Ialah anggota Badan Kehormatan DPRD Jember dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Ayub Junaidi, yang sebelumnya mengingatkan agar pada saat membahas persoalan public, rapat dengar pendapat tidak dilakukan secara tertutup.

Ketua FKB itu berpendapat, rapat dengar pendapat dewan yang dilakukan secara tertutup, justru akan menimbulkan pandangan miring dari masyarakat. Apalagi saat ini, keterbukaan infomasi kepada masyarakat sudah dijamin dengan Undang-Undang K-I-P.  Semestinya para pejabat publik apalagi anggota dewan yang notabene mewakili 2 juta lebih masyarakat jember, memberikan akses informasi secara luas kepada masyarakat.

Ayub mengaku heran, jika hari ini masih ada kebijakan komisi yang menggelar hearing dengan tertutup. Apalagi yang dibahas bukan persoalan privat, melainkan persoalan yang berkaitan dengan masyarakat.

Untuk itulah menurut Ayub, sudah tidak alasan lagi bagi seluruh komisi di dewan untuk menggelar hearing tertutup, kecuali yang dibahas saat itu berkaitan dengan privasi seseorang.

Sementara Anggota Komisi D DPRD Jember Syahroni menjelaskan, tidak ada maksud pihaknya menyembunyikan informasi kepada masyarakat, apalagi menerima sesuatu dari pihak PT JHS.

Menurutnya, Komisi D sengaja menggelar hearing tertutup agar pembahasannya tidak terlalu melebar. Hearing kemarin hanya membahas terkait jaminan sosial tenaga kerja atau jamsostek buruh PT JHS.   Begitulah, sungguh disayangkan sikap dari Komisi D tersebut. Sebab katanya, hearing kemarin hanya membahas persoalan jamsostek. Lantas, jika memang hanya membahas jamsostek mengapa harus tertutup? Bukankah jamsostek merupakan kewajiban perusahaan kepada tenaga kerjanya.

Politisi PKS itu mengaku, memang hearing kemarin terkesan kontradiktif. Padahal jika persoalan perusahaan dan jamsostek dibuka kepada public, masyarakat terutama tenaga kerja dan pengusaha akan lebih mengerti, ada aturan yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya.

Secara terpisah, Koordinator Forum Komunikasi Anak Bangsa, Suharyono menyayangkan jika di DPRD Jember masih ada informasi yang terkesan di tutup-tutupi oleh anggota dewan. Padahal, dewan merupakan institusi tempat pengaduan masyarakat.

Suharyono juga tidak habis fikir mengapa di dewan masih ada rapat tertutup. Padahal hal tersebut justru bertolak belakang dengan undang-undang K-I-P. Selain itu, di masyarakat akan muncul kesan, anggota dewan ternyata tidak serius untuk membahas atau bahkan menyelesaikan persoalan di masyarakat.

Untuk itulah lanjut Suharyono, pihaknya berharap agar kejadian tersebut tidak akan terulang di masa yang akan dating, sebab saat ini masyarakat sudah semakin cerdas dan tidak mudah untuk di bohongi.

(859 views)
Tags: