Pembahasan RPJMD Hampir Bisa Dipastikan Molor

Pembahasan R-APBD ternyata tidak boleh mengenyampingkan RPJMD. Demikian hasil konsultasi pimpinan DPRD Jember ke departemen dalam negeri Rabu siang. Namun karena mepetnya waktu yang ada, pembahasan R-APBD bisa dilakukan dengan dasar hukum peraturan bupati.

Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf menerangkan, setelah menghadap ke dirjen otonomi daerah departemen dalam negeri di Jakarta, ternyata DPRD tidak diijinkan melakukan pembahasan R-APBD sebelum adanya RPJMD. Sebab menurut dirjen otoda, R-APBD yang dibuat nantinya harus berdasarkan RPJMD yang dibuat oleh bupati terpilih.

Meski demikian lanjut Saptono, karena ada batasan waktu pembahasan R-APBD tetap bisa dilakukan mendahului RPJMD jika ada dasar hukum berupa peraturan bupati. Dalam peraturan bupati tersebut mencakup visi dan misi bupati 5 tahun kedepan, seperti yang tercantum dalam RPJMD. Sehingga penyusunan R-APBD nantinya dipastikan tidak melenceng dari RPJMD yang sudah dibuat.

Lebih jauh Saptono menerangkan, dalam waktu satu atau dua hari kedepan diharapkan bupati sudah bisa menerbitkan perbup sebagai landasan pembahasan R-APBD. Baru nanti setelah pembahasan R-APBD tuntas dan disahkan menjadi perda APBD akan langsung dilanjutkan dengan pembahasan RPJMD untuk kemudian juga disahkan menjadi perda.

Sekkab Jember ketika dikonfirmasi usai rapat dengan pimpinan DPRD Jember mengatakan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan draft keputusan bupati yang akan dijadikan landasan pembahasan R-APBD. Tetapi yang jelas pembahasan R-APBD dipastikan molor. Nota pengantar bupati yang sebelumnya diagendakan akan dibacakan dalam paripurna Jum’at pagi jelas belum bisa dilakukan sampai turunnya perbup.

(1.161 views)
Tag: