Melihat lemahnya perencanaan ditubuh Perusahaan Daerah Perkebunan atau PDP, tidak ada alasan bagi bupati untuk tidak melakukan perombakan birokrasi. Hal ini disampaikan Fraksi Kebangkitan Bangsa dalam paripurna dengan agenda pandangan akhir perubahan APBD 2010 di DPRD Jember Kamis siang.

Dalam pandangan akhir FKB yang dibacakan Abdul Halim, FKB melihat tidak rasional jika bupati mengatakan bahwa penurunan pendapatan PDP karena anjloknya harga pasar. Sebab meski terjadi anomali cuaca tidak ada satupun kabar yang menyebutkan terjadinya penurunan harga komoditas perkebunan.

Persoalan yang terjadi di PDP menurut pandangan FKB karena lemahnya sistem perencanaan di PDP, sebagai dampak penempatan personal yang tidak seharusnya. Karena itu bupati harus sesegera mungkin melakukan perombakan pada manajemen PDP pada khususnya dan pada semua SKPD yang dinilai tidak mampu bekerja optimal sesuai yang telah ditargetkan.

Sementara bupati Jember MZA Djalal ketika dikonfirmasi usai sidang paripurna mengatakan, DPRD Jember tidak merekomendasikan apapun terkait persoalan PDP. Hanya saja memang ada pandangan fraksi yang menilai diperlukan perombakan manajemen PDP. Sejauh ini dirinya belum berencana melakukan perombakan terhadap majmen PDP, tetapi jika upaya peningkatan tentu harus dilaksanakan.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah farksi di DPRD Jember mencermati penurunan pendapatan PDP yang dinilai terlalu jauh dari target yang ditetapklan. Dari target 12,5 milyar rupiah tahun 2010, ternyata hingga akhir tahun anggaran PDP hanya bisa memenuhi 7,5 milyar rupiah. Itupun sebagian dari hasil penjualan kayu, bukan dari komoditas utama PDP yang berupa kopi dan karet.

(1.286 views)