Belum lama ini Bupati Jember MZA Djalal melontarkan wacana menarik. Menurut bupati, dalam waktu dekat Pemkab Jember berencana akan mengajukan kepada Pemprov jawa timur, agar Rumah Sakit Daerah Subandi diambil oleh pemprov jawa timur. Bupati beralasan pengambilalihan tersebut terkait dengan efesiensi anggaran. Selama ini dalam setiap tahun anggaran, Pemkab Jember harus menganggarkan kepada rumah sakit sebesar 1,18 miliar rupiah. Terkait persoalan tersebut, bagaimana dewan menyikapi persoalan tersebut? Kemudian mungkinkah rencana ini akan terwujud?
Selain persoalan anggaran, menurut bupati rencana pengambil alihan tersebut juga dilakukan agar terjadi peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Bupati Jember MZA Djalal menambahkan, beberapa waktu lalu dirinya telah menghadap gubernur dan menyampaikan rencana take over tersebut. Dan sejauh ini gubernur telah merespons baik rencana tersebut.
Namun lanjut Djalal sejauh ini belum ada persetujuan secara resmi dari gubernur, sebab gubernur juga akan meminta persetujuan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Jalal yakin jika RSD Subandi diambil alih oleh pemprov jatim, maka akan terjadi efisiensi anggaran yang cukup besar. Minimal kata dia, beban subsidi dan biaya pegawai menjadi tanggungan pemprov. selama ini anggaran gaji pegawai rsud subandi dibebankan kepada apbd jember.
Menanggapi rencana tersebut, Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf dengan tegas menolaknya. Menurut dia, sebaiknya bupati mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Sebab keberadaan Rsd Subandi yang saat ini telah menjadi rumah sakit terbesar di wilayah timur berkat usaha semua masyarakat jember.
Jika nantinya diambil alih oleh Pemprov Jatim, kemudian muncul persoalan terhadap masyarakat jember, maka dewan maupun pemkab tidak akan bisa berbuat apa-apa. Seperti protes terhadap rumah sakit paru-paru beberapa waktu lalu. Saptono menyarankan, jika memang persoalan anggaran yang jadi masalah utamanya, alangkah lebih baik bupati segera melakukan pembenahan pengelolaan Rsd Subandi, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pendapat senada dilontrakan Ketua Fkb Ayub Junaidi. Menurutnya wacana take over yang dilemparkan bupati bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Politisi PKB itu menilai, alasan efisiensi anggaran yang dilontarkan bupati sebenarnya bukan alasan yang tepat.
Ayub berpendapat, anggaran sebesar 18 miliar rupiah untuk rumah sakit nilainya masih terlalu kecil. Apalagi anggaran tersebut tetap kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dari rumah sakit.
Jika Ketua FKB tidak setuju dengan rencana take over tersebut, Anggota FKB dari unsur PPP yang juga ketua Komisi D Sunardi menyatakan setuju dengan rencana tersebut. Menurut dia, keputusan bupati untuk menyerahkan pengelolaan kepada rsd subandi kepada bupati sudah tepat.
Selama ini semua beban Rsd Subandi masih dibebankan kepada Apbd Jember, padahal setiap tahun anggaran Rsd Subandi memperoleh jatah 18 miliar rupiah. Dana tersebut menurut sunardi sangat besar, seandainya Rsd Subandi di ambil oleh pemprov, maka akan terjadi efisiensi anggaran sebesar 18 miliar rupiah dan bisa dialokasikan kepada sektor lain.
Meski demikian sunardi meminta, dalam proses take over tersebut perlu diperhitungan pengalihan aset yang ada saat ini. Sehingga dana dari pengalihan aset tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan rsud kalisat maupun rsud balung.
Sementara Direktur dr Subandi dr Yuni Ernita menyambut baik rencana take over Rsud Subandi oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Menurutnya dengan pengambil alihan tersebut, selain akan berdampak kepada pengehematan anggaran, Rsd Subandi akan mendapatkan peralatan yang canggih pemerintah provinsi. Sehingga masyarakat yang berobat tidak perlu lagi dirujuk ke RSD dr Sutomo Surabaya.
Apalagi kata dia, saat ini tim medis yang dimiliki Rsd Subandi sudah sangat profesional dan memang sangat ahli untuk mengoperasikan peralatan medis canggih. Saat ini yang terjadi di Rsd Subandi, kemampuan tim medis tidak di tunjang oleh peralatan canggih.
(1.907 views)