Penerapan Perda Pemondokan

Belum lama ini Pemkab Jember mulai memverfikasi pengajuan ijin rumah pemondokan atau kos-kosan di kawasan Kampus Universitas Jember. Tim verifikasi tersebut, merupakan gabungan dari beberapa SKPD. Diantaranya Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan Dan Cipta Karya. Terkait persoalan tersebut, sejauh mana penerapan perda kos-kosan di Jember? Kemudian berapa banyak rumah pemondokan atau kos yang telah memiliki ijin?

Perda pemondokan atau kos-kosan merupakan produk legislasi anggota DPRD Jember Periode 2004-2009. Perda tersebut lahir dengan semangat untuk menekan tingginya angka pergaulan bebas seperti free sex di kalangan remaja.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember Suhanan, pasca perda pemondokan tersebut disahkan kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya perbup, pihaknya beserta seluruh dinas terkait, telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisi kepada masyarakat.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan sejak beberapa bulan lalu, mulai dari pemasangan spanduk di ruas-ruas jalan, kemudian menyebar poster dan melibatkan aparat pemerintahan paling bawah yakni tingkat kelurahan.

Suhanan menambahkan, sejak beberapa waktu lalu, tim verifikasi telah menyebar sedikitnya 200 lebih formulir verifikasi kepada pemilik rumah pemondokan. Namun sayangnya hingga hari ini baru 40 formulir yang masuk kepada tim verifikasi.

Suhanan menambahkan, pasca formulir verifikasi tersebut masuk, pihaknya akan segera memproses penerbitan ijin rumah pemondokan. Jadi untuk sementara waktu, semua rumah pemondokan di jember belum memilik ijin.

Terkait biaya retribusi, menurut Suhanan, untuk sementara waktu, pemkab tidak akan menarik retribusi kepada pemilik rumah. Saat ini yang terpenting, semua rumah pemondokan atau kos di seluruh jember bisa terdata semuanya. Sehingga ketika ada sebuah persoalan, pemkab tidak kebingungan mencari alamatnya.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Jember Mohammad Jufriadi mengatakan, pada dasarnya semua perda baik inisiatif dewan maupun dari eksekutif, menjadi tanggung jawab Satpol PP pada saat proses impelementasi di lapangan.

Untuk itulah Komisi A berharap agar semua dinas terkait khususnya yang berkenaan dengan perda pemondokan, untuk terus berkoordinasi dan mengevaluasi penerapan di lapangan.

Komisi A sendiri kata Jufriadi, dalam waktu dekat juga akan menggelar evaluasi dengan seluruh dinas terkait, mengenai penerapan perda pemondokan di jember.

Lebih lanjut Jufriadi menerangkan, selain mengevaluasi persoalan perda pemondokan, Komisi A juga berencana akan mengevaluasi beberapa perda. Seperti perda retribusi yang saat ini dinilai telah tidak layak dan harus segera diperbaharui.

(1.839 views)
Tag: