FKB, Demokrat dan PKS Konsisten Kritisi Penurunan Pendapatan PDP

3 fraksi DPRD Jember masih tetap konsisten mencermati penurunan pendapatan perusahaan daerah perkebunan atau PDP yang sangat drastic. Ketiga fraksi yang masih tetap konsisten tersebut diantaranya Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Demokrat dan Fraksi Keadilan Sejahtera.

Dalam pandangan umum fraksi atas nota pengantar perubahan APBD, fraksi Demokrat tetap meminta perusahaan daerah perkebunan atau PDP memenuhi target pendapatan sebesar 12,5 milyar rupiah, karena sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif sehingga ditetapkan dan dicatat dalam lembar daerah.

Target sebesar 12,5 milyar itupun harus mampu dipenuhi dari hasil penjualan komoditas utama yakni kopi, kakao dan karet, bukan dari hasil penjualan kayu yang selama ini dilakukan oleh direksi PDP. Kedepan Fraksi Demokrat menyarankan bupati menempatkan pejabat sesuai dengan kapasitas dan kompentensinya agar tidak terjadi lagi persoalan seperti yang terjadi di PDP.

Senada dengan Fraksi Demokrat, Fraksi Keadilan Sejahtera mengaku masih menaruh tanda tanya besar terjadinya penurunan pendapatan PDP yang signifikan. Dari 12,5 milyar yang ditargetkan, PDP hanya mampu memenuhi 7 milyar rupiah lebih, itupun bukan seluruhnya dari hasil penjualan komoditas utama.

FPKS mempertanyakan penurunan pendapatan PDP ini bukan tanpa alasan, karena dari hasil investigasi F-PKS, para pelaku perkebunan memperkirakan PDP mampu menyumbangkan pendapatan daerah sebesar 20 milyar rupiah per tahun. Bahkan ada salah satu pelaku perkebunan yang berani menargetkan pendapatan PDP sebesar 25 milyar rupiah per tahun.

Sementara  Fraksi Kebangkitan Bangsa justru lebih kritis lagi. Selain meminta PDP memenuhi target 12,5 milyar sesuai yang sudah ditetapkan, Fraksi Kebangkitan Bangsa juga meminta dilakukannya audit independent terhadap manajemen keuangan PDP.

FKB mempertanyakan proses penjualan aset daerah berupa kayu di beberapa kebun PDP senilai 3 milyar rupiah lebih, yang dilakukan tanpa tender. Selain itu juga tolak ukur yang dipakai oleh bupati untuk menempatkan orang-orang sebagai direksi PDP.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Ayub Junaedi ketika dikonfirmasi usai sidang paripurna mengatakan, bukannya FKB tidak percaya terhadap hasil audit BPKP yang mengatakan tidak ada persoalan di tubuh PDP. Tetapi karena FKB menilai ada kejanggalan di PDP, maka harus ada second opinion dari audit independent.

Sebab lanjut Ayub, bagaimana mungkin PDP yang ditargetkan 12,5 milyar dari komoditas utama hanya mampu memenuhi 7,5 milyar. Itupun yang 3 milyar dari hasil penjualan kayu bukan dari penjualan kamoditas utama seperti kopi dan karet.

(878 views)
Tag: