Komisi D Akan Panggil Dispendik Dan BPS Terkait Perbedaan Data Buta Aksara

Pasca melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Rembang beberapa hari lalu, komisi D DPRD Jember berencana memanggil dinas pendidikan dan badan pusat statistic, terkait perbedaan data buta aksara dikabupaten Jember. Sebab terjdai kontroversi ketika Jember memperoleh penghargaan dari presiden tentang penuntasan buta aksara, ternyata kementrian pendidikan mengeluarkan rilis bahwa kabupaten Jember menempati posisi pertama dengan jumlah buta aksara terbanyak di Indonesia.

Anggota komisi D DPRD Jember Ambar Listiani mengatakan, progam penuntasan buta aksara di kabupaten Rembang yang dilaksanakan sejak tahun 2007 lalu bisa mencapai 99,01 persen. Alokasi anggaran pendidikan hanya 600 juta rupiah. Sementara di Jember dengan anggaran mencapai 1,3 milyar rupiah, berdasarkan rilis kementrian pendidikan masih berada di posisi teratas untuk penyandang buta aksara terbanyak.

Karena itu komisi D DPRD Jember dalam waktu dekat akan memanggil dinas pendidikan, serta badan pusat statistik untuk melihat kenapa bisa terjadi perbedaan data. Jika memang benar penyandang buta aksara di Jember masih terbanyak, perlu segera di carikan solusi bagaimana caranya untuk keluar dari persoalan tersebut.

Kepala Badan Pusat Statistik Jember Nella Oktaviana ketika ditemui mengatakan, dirinya tidak tahu pasti dari mana kementrian pendidikan tersebut memperoleh data. Sebab BPS sendiri sampai saat ini masih melakukan pengolahan data di tingkat propinsi, untuk hasil sensus penduduk 2010. Sehingga menurut Nella tidak mungkin BPS pusat memberikan data kepada kementrian pendidikan, padahal suplay data dari tingkat propinsi saja masih belum diserahkan ke pusat.

Data yang dimiliki BPS hanya hasil pendataan terakhir tahun 2008, dimana jumlah penyandang buta aksara di Jember dengan kriteria 10 tahun keatas mencapai 15 persen atau sekitar 300 ribu orang lebih. Data ini menurut Nella berdasarkan data survey ekonomi nasional yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Namun data ini tidak dilakukan by name by address tetapi dilakukan melalui sampling.

Sementara kepala dinas pendidikan Jember Ahmad Sudiono ketika dikonfirmasi sebelumnya mengatyakan, dinas pendidikan mengumpulkan data by name by address dengan melibatkan perangkat desa, bahkan hingga RT dan RW tahun 2006 lalu.

Ahmad bahkan menantang BPS jika memiliki data berbeda dengan dinas pendidikan untuk adu data. Jika memang benar angka buta aksara di Jember sebanyak itu, dinas pendidikan akan menganggarkan lagi untuk pengentasan buta aksara. Tetapi BPS harus bisa memberikan data by name bya address.

Terkait release kementrian pendidikan beberapa waktu lalu yang menyatakan angka buta aksara di Jember terbanyak di Indonesia, Ahmad akan melayangkan surat protes kepada kementrian pendidikan. Jika memang mau sportif, tolak ukur yang dipakai harus sama. Tidak lulus SD menurut Ahmad tidak otomatis bisa dihitung buta aksara. Karena banyak dari mereka bisa membaca dan menulis meski tidak memiliki ijasah SD.

Diberitakan beberapa media massa nasional sebelumnya, dirjen pendidiikan nonformal dan informal kementrian pendidikan Hamid Muhammad mengatakan, pemerintah pusat akan fokus pada progam mengentasan buta aksara. Menurut Hamid ada sedikitnya 142 kabupaten yang akan menjadi fokus progam ini.

Dari 142 kabupaten tersebut kabupaten Jember berada di posisi pertama dengan jumlah penyandang buta aksara terbanyak, sekitar 232 ribu orang dengan kriteria usia diatas 15 tahun. Pernyataan Hamid menjadi kontroversi ketika 8 September 2008 lalu kabupaten Jember mendapat menghargaan Widya Krama buta aksara dari presiden yang artinya Jember telah berhasil menuntaskan buta aksara.

(1.679 views)
Tag: