6 Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa Boikot Pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati

Imbas panasnya pembicaraan jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati Jember dalam rapat Banmus Jumat siang, 6 orang anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jember memilih tidak hadir dalam acara pelantikan bupati dan wakil bupati Jember di aula PB Sudirman Sabtu siang.

Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Ayub Junaedi ketika ditemui di kantor DPC PKB Jember Sabtu siang mengatakan, ketidakhadiran 6 orang anggota FKB merupakan bentuk konsistensi mereka. Sebab sejak di Banmus FKB jelas meminta penundaan pelantikan, karena tidak ada landasan hukum yang jelas.

Seharusnya Banmus baru bisa digelar ketika DPRD Jember menerima surat pengantar dari gubernur. Tetapi meski belum ada surat dari dari gubernur Banmus sudah dilaksanakan. Sehingga jadwal pelantikan yang dilakukan hari ini merupakan agenda kegiatan DPRD Jember yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

Parahnya lagi anggota FKB dan anggota dewan yang lain merasa dilecehkan oleh sekretariat DPRD, yang sudah menyebar undangan pelantikan sejak Jumat pagi. Padahal rapat Banmus yang salah satu agendanya membahas jadwal pelantikan baru akan dilangsungkan Jumat siang.

Meski demikian 3 orang anggota FKB yang berasal dari PPP tetap nampak hadir dalam sidang paripurna istimewa pelantikan bupati dan wakil bupati. Menanggapi hal ini Ayub mengaku sudah memiliki catatan terhadap tindakan anggota FKB yang membangkang dari kebijakan fraksi.

Menurut Ayub bukan hanya saat ini, tetapi anggota FKB yang berasal dari PPP ini beberapa kali tidak melaksanakan kebijakan fraksi. Karena itu dalam waktu dekat Ayub akan mengambil kembali jabatan ketua komisi D yang saat ini dijabat oleh anggota anggota FKB dari Partai Persatuan Pembangunan.

Sementara sebelumnya wakil ketua DPRD Jember Lukman Winarno ketika ditanya tentang ketidakhadiran 6 orang anggota FKB ini mengatakan, dirinya tidak tahu alasan ketidak hadiran anggota FKB tersebut. Yang pasti lanjut Lukman, hanya satu orang anggota FKB yang menyampaikan ijin per telfon kepadanya.

Keputusan untuk hadir dan tidak hadir merupakan hak yang melekat pada masing-masing anggota dewan. Aturan yang ada dalam rapat-rapat DPRD hanyalah quorum atau tidak quorum. Dari 50 orang anggota dewan hanya 6 orang anggota yang tidak hadir. Sehingga ketidakhadiran anggota FKB tidak berdampak apapun.

(785 views)
Tags: