Mantan Ketua Komisi A Pertanyakan Munculnya Nilai 11 Milyar Dalam Tukar Guling Markas Brigif

Mantan ketua komisi A DPRD Jember periode 2004-2009 Abdul Ghofur mempertanyakan munculnya nilai 11 milyar dalam kasus tukar guling markas Brigif 9 kostrad dengan pemkab Jember tahun 2007 lalu. Sebab dalam pembahasan DPRD proses tukar guling tidak pernah membicarakan soal nilai nominal.

Abdul Ghofur usai paripurna Dprd Senin siang menjelaskan, pembahasan proses tukar guling markar Brigif 9 Jember memang di bahas intensif di komisi A saat itu. Dengan pertimbangan ada aturan bahwa idealnya markas TNI tidak berada di pusat kota, dan lahan milik pemkab yang saat ini ditempati sebagai markas Brigif lebih menguntungkan jika dikembangkan untuk usaha, maka DPRD melalui rekomendasi komisi A menyetujui proses tukar guling tersebut.

Hanya saja lanjut Ghofur, seingatnya dalam pembahasan tersebut tidak pernah muncul nilai nominal. Pembahasan tehnis seperti itu dilakukan eksekutif diluar gedung dewan. Jika kemudian saat ini menuai persoalan hukum DPRD tidak tahu menahu.

Senada dengan Ghofur, wakil ketua DPRD Jember Miftahul Ulum menjelaskan, saat itu dalam sidang paripurna sifatnya hanya seremonial menyetujui rekomendasi dari komisi A. Sebab sebelumnya sudah ada kesepakatan pembahasan masalah tukar guling intensif dibahas di komisi A. Paripurna DPRD menyepakati apapun hasil rekomendasi yang diambil oleh komisi A.

Meski demikian lanjut Ulum, memang dalam rekomendasi yang disampaikan dalam paripurna tidak pernah muncul angka nominal. Karena ini tukar guling, kompensasi yang diberikan berupa pembangunan markas brigif yang baru di daerah Patrang dan pengembangan RSUD Subandi. Ulum sendiri mengaku heran ketika kemudian muncul angka 11 milyar.

Di beritakan beberapa media massa, Aspidsus kejaksaan tinggi Jawa Timur Mohammad Anwar kepada sejumlah wartawan menjelaskan, ada indikasi kerugian negara senilai 9 milyar rupiah lebih dalam proses tukar guling lahan Brigif dengan pemkab Jember. Tanah seluas 12 ribu meter persegi yang terletak di jalan Gajah Mada, hanya dijual senilai 11 milyar oleh pemkab Jember. Padahal dalam perhitungannya diperkirakan nilainya mencapai 20 milyar rupiah.

Proses tukar guling ini memang melalui persetujuan DPRD Jember tertanggal 31 Mei 2007. Tetapi dalam surat keputusan tersebut menyebutkan pembangunan markas Brigif yang baru serta pengembangan sarana pelayanan medis di RSUD Subandi sebagai kompensasi. Dengan alasan efisiensi, kemudian pihak eksekutif mengganti sistem kompenasasi dengan uang tunai senilai 11 milyar tanpa melalui persetujuan dewan.

Atas kejanggalan ini kemudian kejaksaan tinggi melakukan pemeriksaaan kepada sejumlah saksi. Dan kemudian pada akhirnya kejaksaan menetapkan 3 orang pejabat pemkab Jember yang dirasa paling bertanggung jawab sebagai tersangka.

(887 views)
Tag: