Kemarin aktifis Rumah Perempuan Jember melansir data yang cukup mencengangkan. Berdasarkan hasil polingnya di beberapa kecamatan, ternyata perempuan di jember kurang respek terhadap pelaksanaan Pemilu Kada. Jika memang demikian persoalannya, apa yang menyebabkan perempuan kurang respek terhadap pelaksanaan pemilu kada? Kemudian, bagaimana pula parpol menyikapi persoalan itu? Lalu, bagaimana pandangan pengamat sosial politik ?
Belum lama ini aktifis Rumah Perempuan Jember melakukan polling, yang dilakukan di 6 kecamatan sebagai sample. Yakni Kecamatan Arjasa, Ambulu, Rambipuji, Sumbersari, Kaliwates Dan Patrang. Sedangkan respondennya diambil dari buruh, ibu rumah tangga, pedagang, petani, PNS, PKL, dan para pelajar mewakili pemilih pemula.
Dari 6 kecamatan tersebut didapat kesimpulan, Perempuan Di Jember lebih fokus terhadap persoalan harga sembako, biaya pendidikan dan kesehatan murah. Siapapun bupati yang terpilih nantinya, Perempuan Di Jember berharap, agar lebih fokus untuk memperhatikan kebutuhan tersebut.
Menurut aktifis Rumah Perempuan Jember, Ayuningtyas Saptarini, saat ini Perempuan Di Jember, menunggu visi misi, serta janji-janji calon kepala daerah, yang disampaikan pada saat kampanye. Mereka akan percaya, jika janji- janji yang telah di gembar gemborkan, benar-benar direalisasikan oleh para calon bupati.
Selain itu lanjut ayun, beberapa isu lain yang juga muncul dalam polling tersebut, diantaranya persoalan perlindungan dan perhatian pemerintah terhadap tenaga kerja wanita. Isu perlindungan terhadap TKW ini umumnya muncul di kecamatan wilayah selatan.
Anggota DPRD Jember dari Fraksi PDIP Indonesia Raya, Sumpono mengaku kaget terhadap fenomena itu. Jika memang hasil survey tersebut bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, tentu hal tersebut akan berdampak kepada perjalanan masa depan demokrasi bangsa ini.
Sumpono menambahkan, sukses atau tidaknya pelaksanaan pemilu kada, salah satunya bisa diukur dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, terutama kaum perempuan, yang jumlahnya lebih banyak dari pada pria.
Sumpono berpendapat, mau tidak mau, partai politik yang memiliki konstituen, harus bertanggung jawab serta membangun kepercayaan masyarakat. Terutama pada saat pelaksanaan pemilu, memberikan konsep yang menarik kepada konstituen agar mau menggunakan hak pilihnya.
Sementara Pengamat Sosial Politik Universitas Jember, Ahmad Habibullah melihat, secara umum hal ini menandakan bahwa hingar bingar moment politik di kalangan masyarakat sudah berakhir.
Habib memandang, saat ini tingkat kejenuhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu sudah memuncak. Pasalnya, masyarakat sudah sering disuguhi terhadap moment pelaksanaan pemilu. Seperti pelaksanaan Pilgub, Pilpres, Pilleg yang tenggang waktunya tidak terlalu jauh.
Habib berharap kepada partai politik, untuk melakukan pembenahan, serta sesegera mungkin memperbaiki citra dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Karena bagaimanapun, parpol memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal itu.
(1.249 views)