Pansus Pemilu Kada Akan Serahkan Bukti Rekaman Ketidaknetralan Pns Kepada Bkd Dan Sekkab

Pansus pemilu kada DPRD Jember akan menyerahkan sejumlah bukti kepada BKD dan Sekkab Jember, tentang adanya dugaan ketidak netralan PNS. Bukti berupa beberapa rekaman tersebut akan diserahkan saat dengan pendapat pansus dengan Sekkab dan BKD Senin pekan depan.

Ketua pansus pemilu kada DPRD Jember Saptono Yusuf menerangkan, selama ini anggota pansus secar pribadi memang mendapat laporan baik dari masyarakat maupun tim pemantau independent, tentang adanya indikasi ketidaknetralan PNS. Tidak main-main dugaan ketidaknetralan tesebut dilakukan oleh seorang pejabat setingkat camat dan asisten bupati.

Saptono menerangkan, salah satu bukti yang akan diserahkan kepada BKD dan Sekkab Senin pekan depan berupa rekaman ada salah seorang camat, menyampaikan kepada masyarakat bahwa sejumlah progam seperti PNPM mandiri diberikan oleh salah satu calon tertentu.

Yang lebih parah lanjut Saptono, ada salah satu asisten bupati mengumpulkan semua anggota Satpol PP. Meski awalnya menyampaikan himbauan untuk menciptakan pemilu damai, tapi ujung-ujungnya asisten bupati tersebut mengarahkan anggota Satpol PP untuk memilih salah satu calon terntentu. Agar tidak disangka hanya omong kosong, pansus pemilu kada saat ini sudah memegang bukti rekaman yang akan diserahkan kepada BKD dan Sekkab sebagi pengendali PNS.

Sekkab Jember Sugiarto ketika dikonfirmasi sebelumnya mengatakan, kewenangan BKD untuk memberikan tindakan terhadap adanya pelanggaran ketidaknetralan PNS dalam pemilu, hanya bisa dilakukan ketika memasuki masa kampanye. Apabila sebelum memasuki masa kampanye ditemukan pelanggaran semacam ini, menjadi kewenangan Panwaskab untuk menindaklanjutinya. Meski demikian lanjut Sugiarto sejauh ini berdasarkan pantauannya belum ada PNS yang tidak netral.

Sementara ketua Panwaskab Jember Arifin Nur Budiono saat dengan pendapat dengan pansus pemilu kada DPRD Jember menyampaikan, PNS memiliki hak politik tetapi PNS tidak boleh terlibat aktif dalam kegiatan kampanye. Yang menjadi persoalan, sesuai peraturan KPU yang dimaksud dengan kampanye harus memenuhi 4 unsur secara komulatif. Yakni dilakukan oleh tim sukses calon, terjadi pengumpulan massa, menyakinkan massa untuk memilih dan ada penyampaian visi dan misi. Jika satu saja tidak terpenuhi maka kegiatan tesebut tidak bisa dikategorikan kampanye.

(1,021 views)
Tags: