Sekkab Jember Sugiarto menilai sejauh ini belum ada kepala SKPD maupun PNS yang bersikap tidak netral dalam pemilu kada 7 Juli mendatang. Hal ini berbeda dengan pandangan pansus pemilu kada DPRD Jember yang mengaku menerima banyak laporan tentang ketidaknetralan PNS.

Sekkab Jember Sugiarto ketika dikonfirmasi mengatakan, sebenarnya ketika saat ini diduga terjadi pelanggaran masih menjadi kewenangan panwaskab yang bisa menentukan. Sebab kewenangan BKD menilai PNS melakukan pelanggaran atau tidak, ketika sudah memasuki masa kampanye. Jika ada PNS berseragam yang ikut dalam kampanye calon bupati dan wakil bupati baru BKD memiliki kewenangan untuk bertindak.

Sugiarto berharap panwaskab dan pansus pemilu kada DPRD Jember bisa membedakan kegiatan Mza Djalal sebagai seorang bupati dan sebagai calon bupati. Jika kegiatan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebgaai bupati, tidak ada salahnya kepala SKPD ikut didalamnya. Tetapi jika memang ikut aktif dalam kegiatan kampanye baru bisa dikatakan melakukan pelanggaran dalam versi BKD.

Saat ini lanjut Sugiarto pemkab Jember akan membentuk sebuah tim yang akan bertugas melakukan pemantauan. Tetapi pemantauan disini bukan fokus untuk mengawasi netralitas PNS, tetapi mengawasi sejauh mana perangkat pemerintah di bawah melakukan sosialisasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mensukseskan pemilu kada.

Sebab jika hanya mengandalkan sosialisasi yang dilakukan KPU kabupaten, Sugiarto pesimis bisa menjangkau seluruh wilayah kabupaten Jember. Karena itu dimaksimalkan fungsi camat untuk membantu sosialisasi yang dilakukan oleh KPU.

(1.227 views)