Sudah Layakkah UMK Jember ?

Kemarin sedikitnya puluhan aktifis buruh, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jember. Kemudian dilanjutkan ke Pemkab Jember dan berakhir di Gedung DPRD Jember. Mereka menuntut Disnakertrans, agar mengawal penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember Tahun 2010. Para buruh menilai, meski UMK tahun 2010 ditetapkan sebesar 830 ribu, namun hingga hari ini, di lapangan masih banyak perusahaan yang belum menerapkannya. Bahkan tidak jarang, ada perusahaan yang belum memberikan upah jauh dari UMK. Tidak hanya itu saja, para buruh juga menilai, UMK sebesar 830 ribu masih jauh dari harapan. Terkait persoalan ini, sebenarnya sudah layakkah UMK Jember sebesar 830 ribu? Kemudian, bagaimana disnaker menyikapi tuntutan buruh ini? Lalu, bagaimana dewan menyikapi persoalan ini?

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jember dari tahun ke tahun memang mengalami kenaikan. Hanya saja, kenaikannya tidak begitu signifikan. Tahun 2009 UMK Jember 770 ribu, sedangkan untuk tahun 2010 UMK Jember naik menjadi 830 ribu.

Menurut Salah satu aktifis buruh dari Sarbumusi, Faruk, UMK Jember sebesar 830 ribu, masih jauh dari harapan. Tidak hanya itu saja, hingga hari ini ternyata di lapangan, masih banyak perusahaan yang belum menerapkan UMK di lingkungan kerjanya.

Sehingga lanjut Faruk, hal ini merugikan buruh, sebab mereka dituntut bekerja secara professional, namun gajinya masih jauh dari harapan. Sarbumusi juga mengancam, apabila disnaker tidak mengambil tindakan tegas, terhadap perusahaan yang belum menerapkan UMK, akan menggelar sweeping terhadap perusahaan, yang masih membayar buruh di bawah UMK. Itu lantaran kata Faruk, sesuai undang-undang, perusahaan yang belum memberika upah sesuai UMK, terancam sanksi pidana dan bisa di bawa ke ranah hokum.

Menanggapi tuntutan buruh ini, Kadisnakertrans Jember, Mohammad Tamrin mengatakan, penetapan UMK di Jember tidak serta merta ditetapkan langsung oleh pemkab dan perusahaan, melainkan melibatkan unsur perwakilan buruh. Lalu, diusulkan kepada Gubernur Jawa Timur, untuk ditetapkan menjadi UMK Jember.

Tamrin menambahkan, tidak mudah membuat keputusan untuk menetapkan UMK sebesar 830 ribu, perlu diskusi hingga 10 kali untuk menentukan nominal tersebut. Sebab, banyak pertimbangan yang digunakan pada saat rapat. Seperti, melihat angka inflasi, kemudian, pertumbuhan ekonomi daerah dan produktifitas kinerja.

Jadi lanjut Tamrin, sudah semestinya perusahaan wajib memberikan upah tersebut kepada buruh. Pasalnya, bagi perusahaan yang belum memberikan upah sesuai UMK terancam sanksi pidana. Terkait kenaikan UMK tahun 2010, Tamrin belum bisa memastikannya. Hanya saja kata dia, sesuai undang-undang, UMK tidak boleh turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi D DPRD Jember, Ayong Syahroni menilai, UMK Jember sebesar 830 ribu sebenarnya masih jauh dari harapan. Apalagi jika dilihat dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jember, angka tersebut masih jauh dari harapan.

Ayong menilai, untuk UMK Jember, sebenarnya yang layak diberikan sebesar 1 juta rupiah. Karena lanjut Politisi PKS itu, saat ini kebutuhan hidup sangat kompleks. Misalkan, kebutuhan untuk biaya pendidikan, kemudian biaya hidup sehari-hari, yang semakin hari semakin meningkat.

Ayong menambahkan, Komisi D juga akan melakukan pendataan terkait masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan UMK tahun 2010. Sehingga nantinya, DPRD Jember bisa memanggil perusahaan, untuk melakukan klarifikasi mengapa belum memberikan upah sesuai UMK.

Ayong mengaku, sejauh ini Komisi D belum mendapatkan laporan dari disnaker, terkait perusahaan yang mengajukan ketidaksanggupan, untuk membayar buruh sesuai UMK. Sehingga Komisi D berasumsi semua perusahaan sanggup untuk memberikan upah sesuai UMK kepada buruh.

(1,449 views)
Tags: