Menyayangkan Lempar Tanggung Jawab Soal Penertiban Baliho Bakal Calon Bupati.

Meski sudah dipastikan tidak bisa maju pada pertarungan Pemilu Kada mendatang, lantaran tidak direkomendasi oleh partai politik, namun, gambar-gambar Bakal Calon Bupati Jember yang sudah dipastikan gugur, masih saja terpampang di ruas-ruas jalan. Kondisi itu tidak jauh berbeda dengan gambar milik bakal calon kepala daerah yang sudah mendaftar ke kpu, yang semakin hari, gambar milik mereka semakin bertebaran, baik di daerah kota maupun pinggiran. Yang menjadi persoalan, apakah gambar-gambar tersebut sudah dikenakan pajak reklame? Kemudian, bagaimana panwaslu menyikapi semakin menjamurnya gambar-gambar cabup? Akankah panwas melakukan tindakan penertiban?

Keberadaan gambar-gambar milik bakal calon bupati, sebenarnya sudah terpampang, jauh-jauh hari sebelum tahapan pelaksanaan pemilu kada di lounching oleh KPU Kabupaten Jember. Hanya saja, meskipun hari ini sudah memasuki tahapan pemilu kada, gambar-gambar tersebut masih belum ditertibkan oleh pihak berwenang.

Ketua Panwaslu Kada Jember, Arifin Nur Budiono, ketika dikonfirmasi beralasan, belum ditertibkannya gambar-gambar milik masyarakat, yang mengatasnamakan calon bupati, lantaran mereka belum ditetapkan oleh kpu sebagai calon bupati.

Jadi kata Arifin. hingga hari ini mereka masih disebut sebagai bakal calon bupati, bukan calon bupati (cabup). Apalagi, mereka belum tentu oleh kpu, ditetapkan sebagai cabup. Arifin berpendapat, sebenarnya gambar-gambar tersebut bisa ditertibkan, yakni menggunakan Peraturan Daerah (Perda) tentang reklame. Darisitu bisa dilihat, apakah mereka sudah membayar pajak iklan atau belum.

Meski demikian, Arifin berjanji jika bakal cabup tersebut sudah ditetapkan sebagai cabup, dan penempatan gambar-gambar milik mereka menyalahi aturan, misalkan diletakkan di depan lembaga pendidikan, rumah ibadah, panwaslu akan segera menertibkannya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jember, Suprapto menjelaskan, gambar-gambar milik bakal cabup, tidak bisa dikenakan perda reklame. Dia beralasan, sesuai perda, yang dinamakan reklame atau iklan adalah yang mengandung unsur komersial.

Sedangkan lanjut Suprapto, gambar milik bakal calon bupati masuk kategori politik bukan komersial. Terkecuali, apabila mereka menggunakan space papan iklan, maka dispenda akan mengenakan pajak.

Suprapto berpendapat, justru yang berhak menertibkan gambar-gambar tersebut, adalah Panwaslu Kada Jember, bukan lagi dispenda melalui Satpol PP, karena ranahnya masuk ranah politik.

Sementara Sekretaris Komisi C DPRD Jember, Ayub Junaidi, meminta kepada panwaslu, agar segera menata ulang pemasangan gambar-gambar tersebut. Terutama kata Sekretaris DPC PKB itu, gambar-gambar yang tidak menggunakan papan iklan.

Jangan sampai lanjut Ayub, keberadaan gambar cabup mengganggu keindahan tata kota, karena hal ini akan membuat masyarakat jenuh, lantaran disana-sini terdapat gambar calon bupati.

Ayub juga meminta kepada Panwaslu, agar menginventarisis gambar-gambar cabup, yang diletakkan di tempat yang memang dilarang oleh peraturan. Misalkan rumah ibadah dan lembaga pendidikan.

(1,012 views)
Tags: