Terlalu Mudahnya Pengurusan Paspor Menjadi Penyebab Persoalan TKI Ilegal

Komisi D DPRD Jember berpendapat banyaknya persoalan TKI merupakan akibat dari semakin mudahnya pengurusan paspor. Ditambah lagi keteledoran pihak terkait dalam mengawasi pemberian parpor kepada masyarakat. Mayoritas TKI bermasalah ternyata tidak mengantongi paspor kerja tetapi hanya mengantongi paspor wisata.

Anggota komisi D DPRD Jember Holil Ashari mengatakan, dalam aturannya sebenarnya sudah jelas, untuk pengurusan paspor tenaga kerja harus disertai surat rekomendasi dari disnaker dimana tempat pemohon tinggal. Sehingga bisa dipastikan TKI yang berangkat sudah memiliki keahlian yang cukup untuk bertahan hidup di negara orang.

Tetapi kenyataannya dengan mudahnya pengurusan paspor wisata, membuat masyarakat yang tidak memiliki keterampilan sekalipun bisa berangkat bekerja ke luar negeri. Mereka menggunakan paspor wisata untuk menghindari pengurusan rekomendasi Disnaker. Akibatnya sampai di negara tujuan dalam kurun waktu tertentu mereka menjadi buronan karena over stay.

Jika memang bertekad mengurangi persoalan TKI lanjut Holil, seharusnya semua pihak terkait memiliki cara pandang yang sama. Disnaker betul-betul menseleksi calon TKI, imigrasi mengawasi dengan ketat dan PJTKI yang memberangkatkan juga jangan sampai berbuat curang. Dengan sistem seperti itu Holil yakin persoalan TKI bisa ditekan semaksimal mungkin.

Sementara kepala kantor imigrasi Jember John Rois mengakui adanya kelemahan tersebut. Menurut Rois petugas imigrasi tidak mungkin akan bertanya masyarakat mengurus paspor untuk kerja atau berwisata. Dalam pemahaman imigrasi, jika masyarakat mengurus paspor tanpa dilengkapi rekomendasi Disnaker, itu artinya mereka akan menggunakannya untuk kunjungan biasa.

Persoalan lain yang juga menjadi masalah lanjut Rois, saat ini masyarakat bisa mengurus paspor di kantor imigrasi terdekat, tidak harus sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP. Sehingga sering ditemui kasus TKI asal daerah tertentu bermasalah, ternyata di kantor disnaker setempat tidak tercatat. Rois pernah menemui ada sekitar 50 calon TKI asal Jember akan berangkat ke Malaysia, tetapi pengurusan paspornya dilakukan di Batam karena PJTKI yang memberangkatkan mereka di sana. Tentu Disnakertrans Jember tidak mencatat keberangkatan mereka.

Kelemahan ini lanjut Rois akan menjadi salah satu agendanya sebagai bahan evaluasi, yang akan disampaikan di forum rapat dengan pimpinan. Minimal Rois bertekad akan memperbaiki sistem pengurusan paspor di eks karesidenan Besuki yang menjadi wilayah kerjanya, agar persoalan TKI tidak lagi terjadi.

Rois juga mengaku sudah mengirimkan usulan kepada Menkumham melalui biro keimigrasian, untuk memecah wilayah kerja kantor imigrasi Jember. Sebab Banyuwangi memiliki pelabuhan yang merupakan salah satu syarat adanya kantor imigrasi. Sehingga pelayanan di kantor imigrasi Jember tidak membludak seperti saat ini.

(1,494 views)
Tags: