Biaya Paspor Karena Kebiasaan Masyarakat Sendiri

Tingginya biaya pengurusan pasport merupakan akibat dari prilaku masyarakat yang menggunakan jasa pihak lain selain biro jasa resmi. Hal ini terungkap dalam hearing komisi D DPRD Jember bersama imigrasi dan biro jasa keimigrasian se wilayah karesidenan Besuki Rabu siang.

Pimpinan biro jasa Surya Kencana Mulia Bambang Sugeng Prasetyo mengatakan, pihaknya memang menarik biaya lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan kantor imigrasi. Sebab sebagai biro jasa dirinya harus mengambil sedikit keuntungan untuk biaya operasional. Dari 270 ribu rupiah yang ditetapkan kantor imigrasi, dirinya menaikkan menjadi 450 sampai 500 ribu rupiah.

Jika kemudian prakteknya ternyata masyarakat ada yang menarik biaya sampai diatas satu juta rupiah, bisa jadi itu akibat ulah oknum calo liar. Sebab tidak jarang biro jasa resmi tidak mendapat konsumen langsung, tetapi mendapatkan dari seorang tekong langsung dalam jumlah banyak. Biro jasa resmi tetap mengenakan biaya sesuai kesepakatan yakni 450 sampai 500 ribu rupiah kepada tekong. Tetapi berapa biaya yang ditarik oleh tekong kepada masyarakat, biro jasa tidak bisa tahu.

Biro jasa lanjut Bambang, hanya mengenakan tarif diatas 500 ribu rupiah jika masih ada surat-surat lain yang menjadi syarat pengajuan paspor tidak lengkap. Bambang mencontohkan ketika tidak ada KTP, maka pihaknya akan membantu pengurusan KTP ke Bapenduk. Tentu biaya tersebut diluar biaya pengurusan paspor.

Sementara ketua komisi D DPRD Jember Sunardi berharap ada batasan maksimal berapa tarif yang boleh ditarik oleh biro jasa kepada masyarakat. Sehingga jika biro jasa ingin bersaing bisa bersaing dalam pelayanan. Biro jasa ketika menentukan tarif tertentu juga harus dibarengi dengan alasan dan dasar yang jelas. Sehingga tidak menimbulkan protes dari masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, komisi D DPRD Jember beberapa waktu lalu memanggil kepala kantor imigrasi Jember, karena banyaknya keluhan dari masyarakat tentang tingginya biaya pengurusan paspor. Padahal sesuai aturan seharusnya tarif yang dikenakan hanya 270 ribu rupiah. Sedangkan hasil temuan komisi D ternyata masyaraat harus membayar samapi diatas satu juta rupiah.

(1.238 views)
Tag: