KPUD Harus Sediakan Akuntan Publik Sesuai Jumlah Peserta Pemilu Kada

Meski sudah berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga 1,8 milyar rupiah, dengan munculnya ketetapan KPU nomor 10, dipastikan KPUD harus mengeluarkan anggaran diluar rencana kebutuhan yang sudah ditetapkan. Sebab dalam keputusan KPU tersebut, KPUD harus menyiapkan akuntan publik sesuai dengan jumlah peserta pemilu kada.

Anggota KPUD Jember Gogot Cahyo Baskoro mengatakan dengan munculnya ketetapan KPU nomor 10/2010 mau tidak mau KPUD harus melakukan perubahan Rencana Kebutuhan Anggaran atau RKA. Karena itu untuk mempermudah proses perubahan RKA, KPUD meminta dewan memfasilitasi perubahan klausul dalam akte hibah dana APBD oleh bupati Jember.

Aebab menurut Gogot dalam akte hibah sebelumnya tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa KPUD diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan yang ada. Berkaca pada akte hibah kepada KPUD propinsi dalam pilgub lalu, ternyata gubernur memberikan kewenangan kepada KPUD propinsi untuk mengelola dana hibah. Sehingga ketika KPUD Jember memiliki kewenangan tersebut KPUD bisa melakukan perubahan RKA.

Sejauh ini KPUD melum mengetahui berapa nilai anggaran yang dibutuhkan untuk akuntan public, karena belum pasti berapa jumlah peserta pemilu kada nanti. Tetapi yang jelas anggaran akan diupayakan menggunakan dana hasil efisiensi, termasuk untuk rencana penambahan TPS. Sehingga tidak perlu ada penambahan anggaran dari APBD lagi.

Sementara ketua komisi A DPRD Jember Mohammad Jufreadi mengatakan, pihaknya siap memfasilitasi perubahan atau penambahan klausul dalam akte hibah. Sebab mau tidak mau KPUD harus melakukan penambahan jumlah TPS, karena ada sekitar 50 lebih TPS yang tersebar di 28 kecamatan tidak sesuai ketentuan yang ada.

Tetapi untuk anggaran biaya akunta publik komisi A dalam waktu dekat akan mengklarifikasi terlebih dahulu kepada KPUD. Apa kegunaan akuntan publik ini sehingga harus disediakan sama dengan jumlah peserta. Padahal dalam pemilu sebelum-sebelumnya berapapun jumlah calon hanya disediakan satu akuntan public.

Jika kemudian akuntan publik ini akan melakukan audit terhadap dana kampanye peserta pemilu, sejauh ini jupri tidak pernah menemukan payung hukum tentang persoalan ini. Sehingga ketika tidak ada payung hukum lanjut Jufreadi, komisi A tentu tidak akan menyetujui penyediaan anggaran tersebut.

(1.064 views)
Tag: