Sorotan Tajam Dewan Terhadap Pelayanan Di Dinas Kependudukan

Tidak hanya bidang pendidikan dan kesehatan, yang mendapat sorotan tajam dari DPRD Jember pada saat sidang paripurna kemarin. Pelayanan bidang kependudukan, serta masih belum maksimalnya database Penduduk Jember, juga mendapat kritik tajam dari para wakil rakyat. Terkait persoalan tersebut, apa kritik tajam dari DPRD Jember, terhadap pelayanan di kependudukan? Kemudian, bagaimana pula rekomendasi dewan, terkait persoalan tersebut?

Persoalan yang berkenaan dengan kependudukan, seakan tidak ada habisnya. Mulai dari pungutan pembuatan KTP, KK, data base yang masih belum maksimal dan lamanya waktu pengurusan dokumen kependudukan. Demikian, beberapa evaluasi DPRD Jember terhadap pelayanan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Jember.

Menurut Anggota Komisi A DPRD Jember, Nanang Nasir, berdasarkan evaluasi DPRD Jember, selama ini sistem pendataan kependudukan yang masih belum akurat, berdampak luas kepada masyarakat, khususnya dampak politik dan social.

Politisi PKS itu menilai, dampak politis akibat pendataan yang belum akurat, banyaknya masyarakat jember, yang kehilangan hak pilihnya. Sehingga pada saat pelaksanaan pemilu, mereka tidak dapat menyalurkan hak pilihnya.

Kemudian untuk dampak social, banyak warga miskin kehilangan haknya untuk mendapatkan program kesehatan, seperti jamkesmas maupun jamkesda. Sehingga masyarakat sering kali kebingungan, membayar biaya rumah sakit, yang jumlahnya tidak sedikit.

Untuk itulah lanjut Politisi asal Kalisat itu, DPRD Jember merekomendasikan kepada bupati, agar kedepan mendata kembali jumlah masyarakat miskin, agar mereka bisa menikmati hak-haknya. Dan yang tak kalah penting, kedepan semua masyarakat bisa mengakses data kependudukan. Dispenduk harus membuat data penduduk dengan sistem online. Sehingga, masyarakat bisa tahu apakah namanya sudah masuk di data base.

Tidak hanya Nanang saja yang menyoroti pelayanan di Dinas Kependudukan, aktifis LSM Forum Komunikasi Anak Bangsa, Suharyono, juga berpendapat sama. Menurut dia, selama ini dirinya sering kali mendapat keluhan dari masyarakat, terkait biaya tambahan pada saat pengurusan dokumen kependudukan, seperti KTP dan KK.

Seharusnya lanjut Suharyono, keluhan tersebut, ditindaklanjuti oleh dinas kependudukan, melalui beberapa terobosan baru. Misalkan, memotong alur jalur pengurusan KK dan KTP. Selama ini membengkaknya biaya pengurusan dua dokumen tersebut, terjadi di bawah.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Hendroyono mengatakan, pihaknya sudah berusaha semaksimalkan mungkin, untuk terus memperbaiki data di dinas kependudukan.

Saat ini lanjut Hendroyono, Dinas Kependudukan mensosialisasikan kartu keluarga baru. Sehingga nantinya, ketika program ini tuntas, data kependudukan di jember diharapkan tidak lagi bermasalah.

Dinas kependudukan kata Hendroyono, menargetkan dokumen kependudukan di jember, tahun 2011 bisa selesai semua. Hanya saja kata dia, target tersebut tidak akan bisa terealisasi, tanpa ada kesadaran dari masyarakat.

Lebih jauh Hendroyono menjelaskan, disamping terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, dispenduk saat ini sedang menggodok peraturan daerah, tentang kependudukan.

(1,190 views)
Tags: