KPUD Jember akhirnya akan menambah jumlah TPS untuk pemilu kada mendatang, dari 3575 TPS menjadi 3838 TPS. Debab setelah dilihat penyebaran pemilih dan letak geografis, ada sekitar 50 TPS yang akan diisi lebih dari 600 orang pemilih. Padahal aturan KPU menetapkan jumlah pemilih dalam satu TPS maksimal 600 orang.

Anggota KPUD Jember Gogot Cahyo Baskoro mengatakan, karena keterbatasan anggaran KPUD Jember dalam Rencana Kebutuhan Anggaran atau RKA, hanya mengalokasikan pembuatan 3537 TPS, dengan asumsi jumlah pemilih sebanayk 1,8 juta jiwa. Tetapi setelah melakukan survey dilapangan ternyata penyebaran pemilih dan letak geografis tidak memungkinkan. Akan ada sedikitnya 50 TPS yang tersebar di 28 kecamatan ditempati oleh 600 pemilih lebih.

Menurut Gogot solusi penambahan TPS sangat memungkinkan untuk dilakukan, apalagi KPUD berhasil melakukan efisiensi anggaran pengadaan logistik sekitar 1,8 milyar rupiah. Sehingga anggaran penambahan TPS nantinya tidak akan meminta tambahan dari APBD. Hanya persoalannya dalam klausul hibah APBD ke KPUD tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa KPUD diberi kewenangan untuk melakukan perubahan RKA. Karena itu KPUD meminta komisi A memfasilitasi pertemuan dengan bupati, untuk menambahkan kalusul tersebut seperti klausul hibah pemprov kepada KPUD propinsi.

Sementara ketua komisi A DPRD Jember Mohammad Jufreadi mengatakan, KPUD tidak perlu meminta persetujuan dewan untuk merubah RKA. Sebab persetujuan dewan harus diambil melalui sidang paripurna yang membutuhkan waktu cukup lama. Padahal KPUD hanya memiliki waktu sampai 7 Mei saat penetapan DPT. Apalagi tidak ada dasar hukum perubahan rka harus melalui persetujuan DPRD.

Solusinya komisi A akan memfasilitasi penambahan klausul hibah dengan memberikan kewenangan kepada KPUD untuk melakukan perubahan RKA, Apalagi KPUD tidak membutuhkan anggaran tambahan untuk perubahan tersebut. Hanya akan melakukan pengalihan anggaran, dari anggaran pengadaan logistik ke anggaran penambahan jumlah TPS.

(1.066 views)