Mencermati Kunker Dewan

Sejak kemarin, seluruh anggota Wakil Rakyat Jember, menggelar kegiatan workshop dan kunjungan kerja, di beberapa daerah. Komisi A misalkan, pasca mengikuti workshop, mereka mengagendakan kunker ke Sragen, untuk mempelajari pelayanan satu atap disana. Tak jauh beda dengan Komisi A, Komisi C DPRD Jember, berencana akan menggelar kunker ke Kota Solo, untuk mempelajari keberadaan Terminal Cargo. Yang kabarnya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota tersebut. Terkait persoalan ini, sejauh mana keberhasilan kunker wakil rakyat? Kemudian, apa yang menjadi pertimbangan menggelar kunker? Dan, benarkah kunker hanya berorientasi kepada penghabisan anggaran?

Sebelum pelaksanaan Kunker sekarang, beberapa waktu lalu, seluruh Anggota Komisi Di DPRD Jember menggelar kunker ke beberapa tempat. Komisi A misalkan, menggelar kunker ke Depdagri, terkait konflik antara kpu dan panwaslu, Komisi B menggelar kunker ke Kalimantan, untuk melihat kawasan pertambangan, Komisi C menggelar kunker ke Bali, dan Komisi D menggelar kunker ke Depdiknas, terkait persoalan ujian nasional.

Soal kunker dewan ini, Koordinator LSM Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB), Suharyono menilai, selama ini kunker yang dilakukan oleh dewan, terkesan hanya memenuhi undang-undang dan cenderung menghabiskan anggaran.

Itu lantaran kata Suharyono, berdasarkan catatan FKAB, hasil kunker dewan jarang sekali yang diimplementasikan di Jember. Suharyono mencontohkan, hasil kunker Komisi A Ke Depdagri, ternyata tak mampu menyelesaikan persoalan konflik antara panwaslu dan kpu.

Suharyono menambahkan, kunker memang diatur dalam undang-undang, hanya saja, anggota dewan semestinya mempertimbangkan, dan bisa memilih skala prioritas persoalan yang harus segera diselesaikan.

Suharyono berharap, kedepan, jika memang kunker tersbeut tidak terlalu urgen, maka sejatinya dewan tidak melakukannya. Banyak masalah di daerah yang harus mereka selesaikan, daripada menggelar kunker yang tak jelas arahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember, Mohammad Jufriyadi, ketika dikonfirmasi melalui telfon selulernya, enggan berkomentar banyak soal penilaian miring kunker. Menurut Politisi PKNU ini, kunker yang dilakukan oleh dewan, sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.

Jufriyadi menambahkan, sebelum pihaknya menggelar kunker, seluruh anggota Komisi A mengadakan rapat, untuk menentukan agenda kunkernya. Dia mencontohkan, pasca workhsop di Solo, Komisi A akan menggelar kunker di Kabupaten Sragen, dengan agenda, melihat pelayanan satu atap di kabupaten tersebut.

Apalagi berdasarkan informasi awal yang diterima Komisi A, pelayanan satu atap Kabupaten Sragen, menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Jadi kata dia, paling tidak ada satu konsep yang bisa di bawa pulang ke Jember.

Tidak jauh beda dengan Jufriyadi, Anggota Komisi C DPRD Jember, Yudi Hartono membantah jika kunker dinilai hanya menghabiskan anggaran. Menurut Wakil Ketua DPD Golkar Jember ini, kunker yang dilakukan dewan, untuk membandingkan sejauh mana, keberhasilan di Jember dengan kabupaten yang dikunjungi oleh dewan.

Yudi mencontohkan, kunker yang dilakukan oleh Komisi C Ke Kota Solo, untuk melihat keberadaan terminal cargo, yang dampaknya terhadap Peningkatan Asli Daerah (PAD) Sangat Besar. Di Jember sendiri, sebenarnya sangat berpotensi untuk didirikan terminal tersebut, sehingga mobil-mobil besar pengangkut barang, tidak perlu lagi masuk ke dalam kota. Yang lebih penting, keberadaan terminal cargo akan berdampak kepada PAD Jember.

(793 views)
Tags: