PT. Pertaminya menyatakan tingginya harga minyak tanah di pasaran akhir-akhir ini, akibat permainan di tingkat pengecer. Sehingga pertamina tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tindakan. Jika masyarakat merasa dirugikan satu-satunya jalan hanya dengan melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Sales Representative PT Pertamina wilayah VII I Ketut Permadi mengatakan, pertamina memang mengurangi pasokan minyak tanah karena saat ini konversi minyak tanah di Jember sudah mencapai 100 persen. Bahkan bulan Februari ini merupakan bulan terakhir penarikan minyak tanah bersubsidi dipasaran.

Tingginya harga mitan dipasaran juga menjadi perhatian pihak pertamina. Namun karena kewenangan pertamina hanya sampai di tingkat distributor atau pangkalan, pertamina tidak bisa menjatuhkan sangsi kepada pengecer. Ketut memastikan seluruh distributor dan pangkalan tetap menjual mitan sesuai harga yang ditetapkan, sekitar 3017 rupiah perliter. Namun untuk selanjutnya menurut Ketut, mulai awal Maret mendatang pertamina tetap mengirimkan pasokan minyak tanah tetapi dengan harga non subsidi sekitar 7 ribu rupiah perliter.

Sementara anggota komisi B DPRD Jember Mohammad Thoif Zamroni mengatakan, memang konsekuensi konversi mitan ke elpiji, akan terjadi penarikan mitan bersubsidi di pasaran. Tetapi yang perlu diingat dari hasil evaluasi komisi B, masyarakat khususnya masyarakat pedesaan masih belum siap beralih menggunakan elpiji.

Komisi B dalam hearing bersama pertamina Rabu siang menekankan agar pertamina mempertimbangkan faktor tersebut. Sehingga pencabutan mitan bersubsidi di pasaran tidak dilakukan secara sporadic, meski hal ini merupakan target pemerintah.

Lebih jauh Thoif menerangkan, berdasarkan keterangan pihak pertamina untuk wilayah kabupaten Jember saat ini yang masih tersedia minyak tanah bersubsidi hanya di kecamatan Kencong dan Tanggul. Sedangkan di kecamatan lain sudah tidak ada lagi minyak tanah bersubsidi. Untuk itu jika di kecamatan Kencong dan Tanggul ditemukan pengecer yang menjual dengan harga tinggi, Thoif meminta masyarakat pro aktif melporkannya kepada pihak berwajib atau minimal kepada komisi B untuk segera di tindaklanjuti.

(1.279 views)