Tahun 2010 rupanya belum menjadi tahun menggembirakan bagi lembaga pendidikan, terutama sekolah yang kondisi fisiknya belum dinyatakan layak, sebab, hampir bisa dipastikan pada tahun ini, anggaran untuk rehab sekolah khususnya Sekolah Dasar (SD) tidak akan muncul dalam APBD Tahun 2010. Kondisi ini jauh berbeda, jika dibandingkan dengan Alokasi Desa Desa (ADD), yang anggarannya per desa mencapai 500 Juta Rupiah, atau jika dijumlah total 247 desa mencapai 123 Milyar lebih, belum lagi untuk Pemilu Kada sebesar 33 Milyar Rupiah. Jika memang demikian persoalannya, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa anggaran untuk rehab sekolah tidak muncul dalam APBD 2010? Lalu, jika ada sekolah yang membutuhkan rehab, bagaimana sikap Dispendik? Kemudian, bagaimana dewan menyikapi persoalan ini?
Banyak faktor yang melatarbelakangi tidak munculnya Anggaran Rehab Di APBD 2010, terutama kebutuhuan lain yang lebih mendesak, terutama kebutuhan untuk kegiatan 2010. Demikian Ungkapan Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jumari.
Menurutnya, meski APBD Tahun 2010 tidak menganggarkan dana rehab, selama tahun 2009, pihaknya tetap melakukan pendataan sekolah, yang kondisi fisiknya rusak parah. Hanya yang perlu digarisbawahi lanjut Jumari, Dinas Pendidikan hanya mendata sesuai kebutuhan lembaga, menyesuaikan dengan jumlah Rombongan Belajar (Rombel) dan ruangan kelas di masing-masing lembaga.
Jumari menambahkan, jika memang ada lembaga yang sangat mendesak untuk segera diperbaiki, Dispendik akan mengajukan melalui P-A-K atau mengusulkan bantuan kepada pemerintah pusat dan pemerinah provinsi.
Untuk sementara waktu kata Jumari, pihaknya masih terfokus untuk menggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), sebab, disana sudah muncul sasaran rehab Tahun 2010. Hanya saja, sesuai juknis bentuknya sudah dalam bentuk paket, Paket 1 dan 2. Dimana paket 1 berupa pembangunan perpustakaan dan isinya, sedangkan paket 2 diberikan kepada lembaga pendidikan yang sudah memiliki perpustakaan, namun belum ada isinya.
Lebih jauh Jumari menjelaskan, biasanya sekolah yang mengalami kerusakan, berdiri diatas tahun 1970-an, sehingga konstruksi atap, serta fisik secara keseluruhan sudah mulai lapuk.
Menanggapi persoalan ini, Anggota Komisi D DPRD Jember, Ayong Syahroni mengatakan, jika memang di dalam APBD Tahun 2010, tidak muncul anggaran untuk rehab, sebaiknya dinas pendidikan benar-benar memaksimalkan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (D-A-K).
Sebab lanjut dia, secara garis besar, dalam D-A-K ada dua fungsi, pembangunan dan peningkatan mutu lembaga pendidikan, khususnya peningkatan kualitas perpustakaan dan I-T.
Ayong menambahkan, APBD Jember untuk tahun 2010, banyak terkuras untuk kegiatan langsung, seperti pelaksanaan Pemilu Kada, besarnya dana ADD, serta gaji ke 13 PNS. Yang kesemuanya itu, dibebankan kepada APBD Jember.
Terkait adanya wacana akan diusulkan pada Perubahan Anggaran Keuangan (P-A-K), menurut Ayong, sebaiknya P-A-K tidak dijadikan tradisi, sebab, biasanya jika ada P-A-K maka APBD dalam keadaan bangkrut.
(1.411 views)