Mampukah Operasi Yustisi Menekan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya KTP

Kemarin Dinas Kependudukan beserta Satuan Polisi Pamong Praja, menggelar Operasi Yustisi di dua tempat, Pasar Tanjung Dan Terminal Tawang Alun. Operasi ini digelar, untuk menyadarkan masyarakat, akan pentingnya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Terkait hal ini, pertanyaannya adalah sejauh mana efektifitas Operasi Yustisi terhadap penyadaran masyarakat terhadap kepemilikan KTP? Lalu, bagaimana evaluasi DPRD Jember terkait Operasi Yustisi? Kemudian, bagaimana pula komentar masyarakat?

Operasi Yustisi merupakan program dari Dinas Kependudukan, dengan maksud, memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa KTP wajib dimiliki oleh masing-masing penduduk, dan harus dibawa kemana saja. Demikian Ungkapan Kasi Pelayanan Informasi Kependudukan Dispenduk Jember, Arismaya Parahita.

Arismaya menambahkan, sejauh ini masyarakat belum banyak yang mengerti fungsi KTP, padahal KTP merupakan identitas tunggal yang melekat di setiap penduduk. Kedepan lanjut Arismaya, Dispenduk merancang sebuah program, untuk terus meningkatkan pelayanan bidang administrasi kependudukan, serta membangun kesadaran masyarakat, agar pro aktif untuk melengkapi administrasi kependudukan, seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK). Bahkan menurut dia, khusus untuk Kartu Keluarga pada tahun 2010 mendatang, Dispenduk menargetkan semua masyarakat tuntas.

Ketua Komisi A DPRD Jember, Mohammad Jufriyadi menilai, Operasi Yustisi merupakan salah satu cara, untuk menekan kesadaran masyarakat, terhadap pentingnya memiliki KTP.

Hanya saja lanjut Ketua Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama ini, cara tersebut tidak begitu efektif untuk menekan kesadaran masyarakat, sebab, kegiatan ini hanya dilakukan di dua titik, dan tidak dilakukan secara periodic.

Jufriyadi menyarankan, jika Dispenduk ingin membangun kesadaran masyarakat terhadap KTP, maka harus menggelar sosialisasi secara massif, seperti melibatkan unsur pemerintahan paling bawah, yakni RT dan RW. Kemudian kata dia, harus ada tindakan tegas dari Dispenduk, misalkan pemberian sanksi, atau denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

Tidak jauh beda dengan Jufriyadi, Koordinator LSM Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB), Suharyono menjelaskan, Operasi Yustisi yang digelar Dispenduk, tidak begitu efektif untuk membangun kesadaran masyarakat khususnya Masyarkat Jember. Apalagi, belum tentu masyarakat yang terjaring operasi berdomisili Di Jember.

Sebenarnya lanjut Suharyono, cara seperti ini kurang begitu mendidik terhadap masyarakat. Pemerintah tidak perlu lagi menekan masyarakat, cukup dengan proses sosialisasi yang melibatkan tingkat RT dan RW, masyarakat tentu akan memahami dan menyadari betapa pentingnya KTP. Hanya saja kata Suharyono, sosialisasi tersebut harus digelar secara periodic, bahkan kalau perlu melibatkan seluruh masyarakat.

(1.123 views)
Tag: