Mempertanyakan Sikap Kpu, Terkait Rencana Peniadaan Proses Sosialisasi.

Pemangkasan anggaran pilkada yang dilakukan oleh Pemkab Dan DPRD Jember, rupanya masih menyisakan masalah. Terbukti, KPU Kabupaten Jember beberapa waktu lalu menyatakan, besar kemungkinan tidak akan menggelar proses sosialisasi. Padahal sosialisasi merupakan salah satu bagian dari tahapan Pemilu Kepala Daerah (Pemilu Kada). Tentu jika hal ini benar-benar terjadi, kita merasa kawatir, sebab masyarakat butuh informasi dari kpu, terkait siapa calon bupati, kemudian bagaimana proses pemungutan suara dan lain sebagainya. Jika memang demikian persoalannya, pertanyaannya adalah, jika kpu benar-benar tidak menggelar sosialisasi, bagaimana dampaknya? Bukankah proses sosialisasi menjadi kewajiban kpu? Lalu, bagaimana respons partai politik sebagai peserta Pemilu Kada?

Harapan terbesar bertumpu kepada partai politik dan calon bupati, untuk membantu proses sosialisasi kepada masyarakat. Sebab, dua elemen ini mempunyai kepentingan yang sama yakni memenangkan pemilu. Anggota KPU Kabupaten Jember Divisi Humas Dan Hubungan Antara Lembaga, Gogot Cahyo Baskoro, membenarkan soal kemungkinan tidak adanya sosialisasi pada Pemilu Kada.

Dijelaskan, KPU Kabupaten Jember sejauh ini lebih memfokuskan penggunaan anggaran, untuk memenuhi Gaji PPK dan PPS. Dua penyelenggara ini, merupakan ujung tombak kpu di tingkatan bawah.

Gogot menambahkan, berdasarkan rapat internal di kpu, pihaknya memutuskan untuk menunda proses sosialisasi, sebab anggaran yang ditetapkan kemarin, diprioritaskan untuk penggunaan kebutuhan yang lebih krusial, seperti pengadaan logistik dan gaji penyelenggara di bawah. Untuk itulah lanjut Gogot, pihaknya berharap kepada parpol dan calon bupati untuk membantu sosialisasi pilkada kepada masyarakat.

Menanggapi hal ini, Sekretaris DPC PKB Jember, Ayub Junaidi, menyayangkan sikap KPU Kabupaten Jember. Menurutnya, sudah menjadi tugas kpu untuk melakukan tahapan Pemilu Kada, salah satunya menggelar proses sosialisasi.

Semestinya kata Ayub, persoalan anggaran tidak dijadikan alasan kpu untuk meniadakan sosialisasi. Semestinya kpu berusaha mengelola anggaran tersebut se-efisien mungkin. Terkait rencana kpu untuk meminta bantuan parpol melakukan sosialisasi, menurut Sekretaris Komisi C DPRD Jember ini, tanpa kpu meminta bantuan sekalipun, secara otomatis parpol akan melakukan sosialisasi calon yang ia dukung.

Semua parpol pengusung calon bupati sambung Ayub, mempunyai kepentingan untuk memenangkan calonnya. Jadi tanpa surat resmi dari KPU, parpol akan menggelar proses sosialisasi.

Sedikit berbeda dengan Ayub, Anggota DPRD Jember Dari Fraksi Keadilan Sejahtera, Haji Ayong memandang, proses sosialisasi pemilu kada tidak begitu rumit seperti pemilu legislative. Sebab menurutnya, foto calon bupati akan terpampang di kertas suara, jadi masyarakat tidak akan mengalami kebingungan.

Meski demikian kata Ayong, dirinya masih memandang proses sosialisasi tetap penting dilakukan oleh kpu. Sebab menurutnya, proses sosialisasi yang dilakukan oleh kpu berbeda dengan parpol. Ayong berharap, agar persoalan anggaran ini tidak menjadi masalah baru. Sebab jika anggaran masih dipersoalkan lagi, jelas akan berdampak kepada pelaksanaan pilkada.

(942 views)
Tags: