Polemik Penetapan Anggaran Pilkada

Beberapa waktu lalu, KPU Kabupaten Jember merasa didholimi oleh Badan Anggaran DPRD Jember Dan Tim Anggaran Pemkab Jember. Sebab, anggaran untuk pilkada disetujui sebesar 33 miliar rupiah. Terkait persoalan ini, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apa alasan badan anggaran dan tim anggaran memotong anggaran pilkada? Lalu, bagaimana sikap KPU Kabupaten Jember terkait besarnya anggaran ini?

Awalnya KPU Kabupaten Jember mengusulkan dana untuk pilkada sekitar 52 miliar rupiah. Hanya saja pada saat pembahasan di tim anggaran, anggaran untuk pilkada disetujui sebesar 40 miliar rupiah.

Kepala Bapekab Jember, Mudhar Syarifudin, sebelumnya menjelaskan, untuk tahun 2010 mendatang, APBD Jember banyak tersedot kepada kebutuhan langsung seperti Pilkada. Mudhar kawatir, jika pemkab mengalokasikan dana yang cukup besar, kebutuhan untuk kesehatan dan pendidikan akan terbengkalai.

Mudhar menambahkan, berdasarkan perhitungan di tim anggaran, alokasi untuk dana pilkada sebesar 40 miliar rupiah dengan asumsi 28 miliar untuk putaran pertama dan 12 miliar untuk putaran kedua. Hanya saja kata dia, setelah melalui rapat gabungan dengan badan anggaran DPRD Jember, anggaran pilkada dialokasikan sebesar 33 miliar rupiah.

Sementara itu, Anggota KPU Kabupaten Jember, Gogot Cahyo Baskoto mengaku kecewa dengan alokasi dana yang dianggarkan sebesar 33 miliar. Semestinya tim anggaran dan badan anggaran, tidak menggunakan acuan Kabupaten Situbondo sebagai penetapan anggaran pilkada.

Jumlah penduduk Kabupaten Jember Dan Situbondo lanjut Gogot, berbeda jauh. Jumlah Pemilih Situbondo hanya 500 ribu, sedangkan Di Jember jumlah pemilihnya hampir mencapai 2 juta.

Gogot menambahkan, akibat pemotongan yang sangat besar ini, pihaknya harus memotong gaji untuk PPK, PPS dan KPPS. Padahal menurutnya, pemotongan ini melanggar permendagri.

Tidak hanya itu kata Gogot, akibat pemangkasan anggaran ini, pihaknya terpaksa mengurangi jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Gogot kawatir, akibat kebijakan ini masyarakat enggan untuk datang ke TPS, lantaran lokasinya sangat jauh dari tempat tinggal mereka.

Sementara itu, Salah Satu Anggota Badan Anggaran DPRD Jember, Sumpono menjelaskan, APBD Jember Tahun 2010 sangat jauh berbeda dengan apbd sebelumnya. Sebab kata dia, APBD Tahun 2010 banyak tersedot kepada kegiatan langsung, seperti pilkada dan add.

Sumpono menambahkan, untuk anggaran pilkada awalnya KPU Kabupaten Jember mengajukan sekitar 52 Miliar Rupiah, namun setelah melalui pembahasan gabungan antaran tim anggaran dan badan anggaran dikurangi menjadi 33 miliar.

Badan anggaran memandang lanjut Sumpono, dana tersebut terlalu besar, sehingga lebih baik dialihkan kepada sektor lain, yang langsung berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti jamkesmas non kuota dan pendidikan.

Anggota DPRD Jember Dari Fraksi Keadilan Sejahtera, Haji Ayong menilai, sebenarnya alokasi anggaran untuk pilkada sebesar 33 miliar rupiah cukup. Jika mengacu peraturan yang lama kata dia, maka kpu sebenarnya tidak perlu melakukan pemotongan gaji PPK, PPS, dan KPPS. Ayong berharap persoalan ini hendaknya tidak diributkan lagi. Sebaiknya semua pihak berkonsentrasi mempersiapkan pelaksanaan pilkada. Sebab menurutnya arah pembangunan Jember untuk lima tahun kedepan akan ditentukan melalui moment ini.

(1.222 views)
Tag: