Beda Pendapat Parpol Soal Pemberian Bakal Calon Bupati

Meski pelaksanaan pilkada masih jauh, namun aroma pertarungan calon untuk memperebutkan dukungan dari partai politik sudah mulai memanas. Tentunya berbagai cara akan dilakukan oleh bakal calon bupati, untuk merebut dukungan dari konstituen, sebut misalkan, memasang poster, pemberian pengobatan gratis dan lain sebagainya. Terkait persoalan ini, pertanyaannya adalah, bagaimana sikap partai politik terkait pemberian bakal calon bupati? Lalu, bagaimana pandangan pengamat politik? Kemudian, akankah hal ini memberikan dampak negatif kepada masyarakat?

Partai Demokrat sejak beberapa waktu lalu, sudah memulai penjaringan bakal calon bupati. Sampai batas hari terakhir pengambilan formulir, sedikitnya ada 16 bakal calon (balon) bupati yang mengambil formulir.

Ketua DPC Partai Demokrat Jember, Saptono Yusuf, menghimbau kepada seluruh jajaran pengurus partai di tingkatan bawah, agar tidak menerima sesuatu, dari balon bupati yang kemarin mengikuti proses penjaringan di democrat.

Saptono menambahkan, beberapa waktu lalu dirinya sempat mendengar kabar, bahwa ada salah satu balon bupati, yang hendak membagi-bagikan kendaraan bermotor, kepada pengurus di tingkatan bawah. Memang kata dia, dalam aturan partai, tidak aturan tegas yang mengatur tentang larangan menerima sesuatu dari calon. Saptono Kawatir, jika hal ini terjadi jelas akan berdampak kepada independensi partai.

Berbeda dengan Saptono Yusuf, Wakil Ketua Bidang Humas DPC PDI Perjuangan, Lukman Winarno, menjelaskan, sejauh ini pihaknya masih belum membahas terkait persiapan pilkada. Persoalan pilkada akan dibahas di Rakecabsus DPC Pdi Perjuangan.

Meski belum membahas secara resmi persoalan pilkada lanjut Lukman, tidak menutup kemungkinan nama-nama balon bupati yang bermunculan, sudah mulai bergerilya di tingkatan bawah. Jika kata Lukman, ada balon bupati yang melakukan pendekatan dengan P-A-C dan Ranting, kemudian memberikan sesuatu, pihaknya tidak akan melarang. Senyampang pemberian etrsebut tidak melanggar undang-undang

Lukman memandang, biaya politik merupakan konsekuensi yang harus dikeluarkan oleh balon bupati. Sebab menurutnya, dalam kamus politik, harus ada biaya yang keluar oleh seorang calon.

Ketika disinggung dukungan PDIP pada pilkada nanti, menurut Lukman, pihaknya belum menentukan sikap. Hanya saja kata dia, suara di tingkatan bawah terutama grassrot, menginginkan kembali duet MZA Djalal-Kusen Andalas dipertahankan.

Senada dengan Lukman, Sekretaris DPC PKB Jember, Ayub Junaidi mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menggelar pembahasan pilkada, pasalnya petunjuk pelaksana dan tehnis dari DPP hingga hari ini belum juga turun.

Ayub menambahkan, meski demikian DPC PKB Jember tidak melarang pengurus di tingkatan bawah, untuk melakukan pendekatan dengan masing-masing balon bupati. Namun kata dia, jika DPC sudah mengeluarkan keputusan, maka seluruh PAC dan Ranting harus mematuhinya.

Mengenai adanya pemberian dari calon, menurut Ayub, pihaknya tidak melarang pengurus di tingkatan bawah untuk menerimanya, sebab kata dia, dalam dunia politik, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar.

Dikonfirmasi terpisah, Pengamat Politik Universitas Jember, Ahmad Habibullah mengatakan, pemberian dari bakal calon ataupun calon bupati, untuk menarik dukungan dari konstituen merupakan biaya politik.

Hanya saja lanjut Habib, cara-cara tersebut akan berdampak negatif kepada masyarakat, dengan cara ini justru tidak mendidik kepada masyarakat. Seharusnya para balon bupati memberikan pembelajaran politik santun, serta jauh dari aroma money politik. Habib berharap, khususnya kepada calon bupati yang akan bertarung pada pilkada nanti, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

(583 views)
Tags: