KPUD Jember merasa di dholimi atas penetapan anggaran pilkada yang diturunkan 40 persen dari anggaran yang diajukan KPUD. Apalagi dalam merumuskannya pemkab maupun badan anggaran tidak pernah melibatkan KPUD. Demikian disampaikan humas KPUD Jember Gogot Cahyo Baskoro.

Menurut Gogot tidak seharusnya pemkab maupun badan anggaran menggunakan acuan kabupaten Situbondo untuk penetapan anggaran pilkada Jember. Sebab jumlah pemilih di Situbondo hanya 500 ribu pemilih, sementara di Jember hampir 2 juta pemilih.

Konsekuensi yang paling fatal atas pemotongan anggaran tersebut lanjut Gogot, KPUD Jember terpaksa harus melanggar peraturan menteri dalam negeri terkait besaran honor PPK, PPS dan KPPS. Setelah dilakukan simulasi, KPUD memperkirakan akan memangkas honor PPK, PPS dan KPPS masing-masing sekitar 20 sampai 30 persen dari yang seharusnya dibayarkan.

Selain dampak pemotongan anggaran, KPUD Jember juga terpaksa akan melakukan pengurangan sedikitnya seribu TPS. Konsekuensinya besar kemungkinan masyarakat akan enggan menyalurkan hak suaranya, hanya gara-gara letak TPS yang terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Apalagi jika sampai terjadi antrian panjang.

Lebih parahnya lagi menurut Gogot, rendahnya honor bagi penyelenggara di tingkat bawah justru memperbesar kemungkinan terjadinya main mata antara penyelenggara pemilu dengan para calon kepala daerah. Jika ini yang terjadi maka hasil pilkada Jember 2010 mendatang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

(963 views)