Kontroversi Wacana Privatisasi BUMD.

Beberapa waktu Fraksi Amanah Nasional Nurani Rakyat (Annur) DPRD Jember, mengusulkan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Milik Pemkab Jember diprivatisasi. Mereka mengusulkan privatisasi, agar tidak terjadi intervensi langsung dari birokrasi. Terkait persoalan ini, Pertanyaan adalah, bagaimana tanggapan BUMD terkait usulan ini? Kemudian, bagaimana pula tanggapan aktifis buruh terkait usulan ini?

Sudah saatnya semua BUMD Milik Pemkab Jember di privatisasi, apalagi undang-undang telah memberi kesempatan. Privatisasi BUMD justru memberikan peluang terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember. Demikian ungkapan Anggota Fraksi Annur, Evi Lestari.

Menurutnya, kebijakan privatisasi sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, dan hasilnya pendapatan terhadap Negara justru meningkat sangat signifikan. Hanya saja lanjut Politisi PAN ini, pada awal kesepakatan, harus ada kejelasan kontrak dari pemerintah pusat dengan pihak investor, terutama pembagian hasil. Misalkan 60:40 maksudnya 60 persen untuk pemerintah dan 40 persen untuk pihak investor.

Kemudian kata Evi, pemerintah juga harus professional dalam pengelolaan BUMD, pasalnya pihak swasta tidak mungkin ingin rugi. Apalagi mereka telah menanamkan modalnya. Meski belum bisa memastikan berapa kenaikan PAD, evi optimis kenaikannya akan sangat signifkan.

Sementara itu, Aktifis Serikat Buruh Untuk Kemakmuran (Serbuk) Jember, sutrisno, menolak dengan tegas usulan fraksi Annur ini. Menurut dia, ketika sebuah BUMD diprivatisasi, maka rakyatlah yang akan menjadi korban. Sebab nantinya, akan ada pergeseran fungsi BUMD, yang semula bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, akan berubah mencari keuntungan semata.

Sutrisno menambahkan, dirinya tidak habis pikir dengan usulan fraksi Annur ini, sebab menurutnya, sebagai wakil rakyat sejatinya mereka harus berpihak kepada masyarakat khususnya kalangan buruh. Sutrisno kawatir, jika kebijakan ini terealisasi maka kaum buruh akan semakin terasingkan di “rumahnya”

Untuk itulah lanjut Sutrisno, dirinya menghimbau kepada Pemkab Jember agar tidak mengindahkan saran Fraksi Annur, sebab menurutnya, privatisasi atau swastanisasi BUMD sama saja mengkibiri peran pemerintah.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Jember, Syafril Jaya menilai, usulan Fraksi Annur memang masuk akal, hal ini dilakukan untuk terus memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hanya saja lanjut syafril, perlu ada payung hukum yang jelas untuk merealisasikan program ini. Sebab selama ini, masing-masing BUMD berjalan dengan perda masing-masing.

Syafril menambahkan, seandainya kebijakan ini direalisasikan, PDP akan siap untuk Go Privatisasi, sebab Perusahaan yang dipimpinnya merupakan perusahaan yang sehat. Hanya saja kata dia, semua manajemen harus ditata ulang dari awal.

Lebih jauh Syafril menjelaskan, sejauh ini belum ada satupun pihak swasta yang mau menanamkan modalnya di PDP, bahkan sebelum ada wacana Privatisasi, dirinya pernah menawarkan kepada pemilik modal untuk menanamkan modalnya di PDP, dan ternyata pihak swasta masih enggan untuk menanamkan modalnya.

(2,089 views)
Tags: