Mengawasi Penggunaan Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tidak hanya besarnya belanja hibah yang menjadi sorotan fraksi di DPRD Jember, besarnya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) juga menjadi sorotan tajam. Bagaimana tidak, anggaran untuk ADD Tahun 2010 mendatang, naik mencapai 500 juta rupiah. Beberapa fraksi di dewan, mempertanyakan kesiapan SDM serta pola pengawasan penggunaan anggaran tersebut, sebab ada kekhawatiran dana tersebut tidak akan dipergunakan sebagaimana mestinya, maksudnya rawan terjadi kebocoran. Terkait persoalan ini, bagaimana upaya Pemkab Jember untuk mengantisipasi kebocoran ADD? Kemudian, bagaimana pula pola pengawasan yang akan digunakan Pemkab Jember? Lalu, bagaimana pula sikap wakil rakyat?

Jika dikaitkan dengan Program Bupati Jember, MZA Djalal, Menata Kota Membangun Desa, program tersebut memang sinkron. Hanya saja persoalannya, apakah program tersebut sudah didukung sumber daya manusia yang memadai atau tidak. Demikian Ungkapan Ketua Fraksi Golkar, Yudi Hartono.

Menurutnya, sejauh ini pihaknya belum mengetahui peruntukan besarnya dana ADD tersebut. Kalau program tersebut berdasarkan usulan dari bawah, maka sangat wajar. Namun program tersebut ternyata murni kebijakan dari bupati.

Yudi enggan mengaitkan besarnya dana ADD dengan semakin dekatnya pilkada. Menurut dia, semua pihak harus berfikir objektif melihat pembahasan APBD, sebab, APBD  merupakan agenda tahunan, antara Eksekutif Dan Legislatif. Sekretaris DPD Golkar ini juga khawatir, besarnya alokasi dana desa akan berdampak terhadap semakin besarnya defisit anggaran Tahun 2010, pasalnya sejak awal, perhitungan APBD Jember menggunakan asumsi deficit.

Lebih jauh Yudi menerangkan, mau tidak mau Pemkab Jember harus berusaha keras, untuk terus memacu Pendapatan Asli Daerah, serta berusaha semaksimal mungkin untuk menekan penggunaan anggaran di masing-masing SKPD.

Yudi berharap, agar tidak terjadi kebocoran anggaran, sebaiknya Pemkab Jember membuat tim pengawas khusus, untuk penggunaan dana ADD. Kemudian kata dia, masyarakat juga harus terlibat dalam proses pengawasan penggunaannya.

Tidak jauh beda dengan Yudi, Ketua Fraksi PDIP Dan Indonesia Raya, Bukri, mengatakan besarnya dana tersebut, harus diikuti dengan persiapan yang sangat matang. Terutama kata dia, SDM perangkat desa yang harus memadai. Kemudian lanjut Bukri, pemkab harus membuat pola pengawasan khusus, terkait penggunaan anggaran ADD. Sebab banyak pihak yang mengkhawatirkan, akan terjadi kebocoran.

Pendapat sama disampaikan Koordinator Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB) Suharyono. Menurut Suharyono, harus ada desaign yang jelas terkait penggunaan dan pengelolaan dana ini.

Suharyono khawatir, jika ADD tidak dibarengi dengan SDM serta  fasilitas yang memadai, dirinya yakin anggaran ini tidak akan terserap secara maksimal, sebab di  lapangan, ternyata ada beberapa desa, yang belum mampu mengelola anggarannya secara maksimal. Suharyono menambahkan, masyarakat harus mengawasi penggunaan ini, sebab, dirinya khawatir terjadi kebocoran anggaran yang sangat besar.

Sementara itu, Wakil Bupati Jember, Kusen Andalas, pada saat Sidang Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi menjelaskan, sebelum penganggaran ADD, Pemkab Jember sudah mempersiapkan perangkat lunak dan perangkat keras.

Seperti lanjut Kusen, penyusunan petunjuk pelaksana penggunaan anggaran oleh tim kabupaten, kemudian, pelaksanaan bimbingan tim kabupaten dengan sasaran seluruh Perangkat Desa Di Jember. Lalu, pembentukan tim verifikasi yang berfungsi meneliti kelengkapan berkas dari desa, sekaligus bertuga sebagai pendamping.

Selanjutnya kata Kusen, Pemkab akan menggelar pelatihan komputer, bagi perangkat desa yang nantinya bertugas untuk mengelola administrasi keuangan desa. Kemudian secara berkala, Pemkab Jember akan terus melakukan evaluasi dan monitoring di lapangan.

Kusen menambahkan, untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran dana ADD, Pemkab Jember akan membentuk tim khusus, yang akan mengawasi penggunaan serta pengelolaan dana ADD.

(1,847 views)
Tags: