Mencermati Kenaikan Belanja Hibah

Sejak senin lalu, pembahasan Rancangan Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Jember Tahun Anggaran 2010 dimulai. Seperti biasa, paripurna dimulai dengan pidato bupati tentang nota pengantar keuangan dan RAPBD, kemudian dilanjutkan dengan pandangan fraksi, hingga diakhiri dengan penetapan APBD. Yang menarik untuk dicermati adalah, beberapa fraksi di dewan ternyata menyoroti besarnya kenaikan belanja hibah di RAPBD Tahun 2010. Terkait persoalan ini, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apa alasan wakil rakyat mempersoalkan kenaikan belanja hibah? Lalu, bagaimana pula tanggapan masyarakat terkait kenaikan belanja hibah ini?

Dalam Nota Keuangan Dan R-APBD tahun 2010, yang disampaikan bupati di sidang paripurna, anggaran untuk belanja hibah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dari 54,95 milyar rupiah menjadi 114,99 milyar rupiah. Itu artinya, kenaikannya mencapai 60,04 milyar rupiah.

Koordinator Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB), Suharyono menilai, angka tersebut terlalu besar untuk ukuran belanja hibah. Apalagi jika dibandingkan dengan dana Jamkesmas Non Kuota, jumlahnya terlampau sangat jauh.

Bayangkan saja lanjut Suharyono, dana untuk Jamkesmas Non Kuota hanya 3 Miliar Rupiah, padahal kebutuhan RSUD Dokter Subandi selama kurun waktu satu tahun, sebesar 10 Miliar Rupiah. Untuk itulah kata Suharyono, dirinya berharap, agar anggaran untuk belanja hibah dikurangi dan dialokasikan untuk sektor lain, seperti kesehatan dan pendidikan.

Suharyono yakin, jika alokasi untuk belanja hibah dikurangi, kemudian dialihkan kepada pendidikan dan kesehatan, maka berbagai persoalan klasik seperti pungutan, dan pasien miskin non kuota akan teratasi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jember, Miftahul Ulum mengatakan, terkait persoalan ini dirinya tetap berfikir husnudzon, maksudnya, semoga saja penganggaran apbd 2010 tidak ada unsur politis.

Sebab lanjut Ulum, semua Masyarakat Jember sudah mafhum, pada tahun 2010 mendatang, Jember akan menyelanggarakan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Jadi kata dia, penganggaran APBD 2010 murni karena kepentingan masyarakat.Ulum juga menganggap, penganggaran belanja hibah untuk PKK, Koni Dan PMI, tetap penting. Hanya saja nilainya terlalu besar untuk ketiga lembaga ini.

Ulum menambahkan, dirinya juga tidak habis pikir, mengapa alokasi untuk Jamkesmas Non Kuota jumlahnya sangat minim, padahal hal ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk itulah kata Ulum, pada Rapat Badan Anggaran DPRD Jember akan berusaha semaksimal mungkin, untuk mengurangi alokasi belanja hibah, dan mengalihkan kepada kesehatan dan pendidikan.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD lainnya, Lukman Winarno menjelaskan, pada saat penyampaian pandangan umum, besarnya dana alokasi dana hibah menjadi sorotan sebagian besar fraksi.

ukman menambahkan, jika dibandingkan dengan alokasi dana Jamkesmas Non Kuota, dana hibah memang terlalu besar. Seharusnya persoalan kesehatan menjadi skala prioritas. Untuk itulah kata dia, pada saat pembahasan di komisi-komisi nantinya, DPRD akan berusaha untuk mengurangi dana hibah, untuk dialihkan kepada kebutuhan yang mendesak, seperti kebutuhan pasien miskin non kuota.

(807 views)
Tag: