Pada tahun 2009 pemerintah pusat menaikkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini dimaksudkan, agar penyelenggaraan pendidikan bisa berlangsung gratis. Hanya saja, kebijakan tersebut juga harus dibarengi dengan dana bos pendamping dari APBD masing-masing daerah. Tidak hanya itu saja, pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk dunia pendidikan di R-APBN 2010, sebesar 51, 8 Triliun Rupiah. Terkait persoalan ini, bagaimana sikap Pemkab Jember? Mungkinkah Pemkab Jember mengalokasikan dana bos pendamping, pada APBD 2010 mendatang? Bagaimana sikap wakil rakyat?

Sungguh disayangkan, jika Pemkab Jember tidak menganggarkan dana BOS dari APBD. Padahal, DPRD Jember periode 2004-2009 telah membuat rekomendasi kepada Bupati Jember, agar menganggarkan dana BOS dari APBD Jember.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Ahmad Sudiyono, menjelaskan, untuk anggaran BOS Daerah pada APBD Tahun 2010, sepertinya akan sulit direalisasikan. Hal ini tidak terlepas dari kekuatan APBD Jember yang masih terbatas.

Ahmad juga belum memastikan, kapan anggaran BOS daerah ini akan terealisasi. Ahmad kawatir, jika pihaknya terlalu memaksakan dana ini, maka beberapa sektor akan tertinggal. Seperti pembangunan dan kesehatan.

Lebih jauh ahmad menjelaskan, jika pemerintah pusat mengucurkan dana cukup besar, maka besar kemungkinan BOS daerah akan terwujud. Namun jika jumlahnya sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, maka hal ini akan sulit terwujud.

Jika Ahmad belum bisa memastikan apakah akan ada anggaran BOS Daerah, Anggota Komisi D DPRD Jember, Haji Ayong justru optimis, APBD Jember akan menganggarkan BOS daerah. Hanya saja lanjut Ayong, dirinya tidak habis pikir mengapa jumlahnya sangat kecil. Rencananya BOS daerah per-siswa hanya 4000 rupiah setahun. Jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga, seperti Bondowoso, jumlah tersebut sangat jauh. Pemkab Bondowoso kata Ayong, sudah berani menganggarkan BOS daerah sebanyak 8000 rupiah pertahun. Padahal APBD Bondowoso masih jauh dibawah Jember.

Meski demikian, Ayong masih memaklumi kecilnya dana BOS daerah. Hal ini tidak terlepas, dari program bupati yang menganggarkan Alokasi Dana Desa atau ADD sebesar 500 juta per tahun. Lebih jauh Ayong menjelaskan, kebijakan ini juga akan berpengaruh kepada semua SKPD. Pada tahun 2010 mendatang, semua skpd akan mengalami penurunan anggaran.

Sementara itu, Koordinator Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB), Suharyono mempertanyakan mengapa Pemkab Jember tidak mengalokasikan dana BOS daerah. Semestinya kata dia, setiap anggaran dari pusat harus ada dana pendamping. Harapannya ialah, anggaran dari pusat tersebut mampu membantu program dari daerah, sehingga mau tidak mau daerah harus mengalokasikan dana tersebut. Suharyono berharap, jika pemkab Jember mau berpihak kepada rakyat, maka anggaran BOS pendamping daerah harus direalisasikan.

(1.621 views)