Menggagas Alur Baru Pembuatan K-K

Beberapa hari terakhir, persoalan rumitnya pengurusan Kartu Keluarga (KK) Di Jember, menjadi sorotan public. Betapa tidak, kabarnya biaya pengurusan KK bisa mencapai 40 bahkan 50 Ribu Rupiah. Mahalnya biaya pembuatan KK tersebut, disebabkan alur pengurusannya yang terlalu panjang. Jika memang demikian persoalannya, pertanyaan adalah, bagaimana sikap Pemkab Jember terkait persoalan ini? Lalu, bagaimana pula sikap DPRD Jember?

Disadari atau tidak, fungsi Kartu Keluarga sangat besar. Anda boleh percaya atau tidak, lihat saja pada saat program konversi mitan, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan kompor gas dan tabung, masyarakat harus menyertakan KK. Hanya saja, sejauh ini masyarakat kita masih belum menyadari betapa pentingnya KK, Sehingga pada saat ada momentum sesaat saja, masyarakat secara kolektif mengurusi KK. Demikian ungkapan Koordinator LSM Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB), Suharyono.

Menurut Suharyono, ada beberapa faktor mengapa masyarakat belum begitu paham pentingnya KK. Pertama, persoalan sosialisasi yang belum begitu maksimal dari bapenduk, sehingga banyak masyarakat yang belum paham. Kemudian, bisa jadi masyarakat apatis atau sengaja tidak mau tahu keberadaan KK.

Untuk itulah, mau tidak mau dispenduk harus segera mensosialisasikan pentingnya keberadaan KK, apalagi beberapa waktu lalu, ada program KK nasional, sehingga KK yang lama sudah tidak berlaku lagi.  Suharyono juga menyayangkan terkait mahalnya biaya pengurusan KK. Padahal kata dia, jika mengacu peraturan daerah, pengurusan KK hanya dikenakan biaya sebesar 10 ribu rupiah. Namun sayangnya, di bawah ternyata bisa mencapai 3 bahkan 4 kali lipat.

Untuk itulah kata dia, dispenduk harus segera memutus alur pengurusan KK, sebab, dari alur inilah biaya pengurusan KK bisa membengkak. Bahkan kalau perlu kata dia, bapenduk menggelar pembuatan KK masal secara gratis, apalagi KK yang lama sudah tidak berlaku.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi A DPRD Jember, M Jufriadi. Menurut Jufri pada saat hearing beberapa waktu lalu, pihaknya sering mendapat keluhan dari masyarakat, terkait mahalnya biaya pengurusan biaya KK. Jufriadi menduga, alur pengurusan dari tingkat desa atau kelurahan sampai ke kabupaten menjadi biang mahalnya pengurusan KK. Bisa jadi kata dia, pada saat proses di bawah, masyarakat dikenakan biaya tambahan.

Untuk itulah kata dia, bapenduk harus membuat kebijakan baru terkait pengurusan KK, bahkan kalau perlu, dari desa langsung ke tingkat kabupaten tanpa melalui tingkat kecamatan. Kemudian lanjut Jufri, Komisi A mendorong bapenduk untuk menggelar program KK nasional secara serantak dan gratis. Persoalan anggaran, pihaknya akan memperjuangkan pada saat pembahasan R-APBD 2010 mendatang.

Jufriadi optimis, jika program KK gratis terlendingkan di Jember, maka data kependudukan yang selama ini menjadi masalah, terutama pada saat pelaksanaan pemilu, akan bisa diminimalisir.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Jember, Hendroyono menjelaskan, sebenarnya pihaknya sudah merencanakan program KK kolektif secara gratis. Namun karena keterbatasan anggaran, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa.

Hendroyono menyambut baik usulan dewan, tentang program KK kolektif pada tahun 2010. Dalam waktu dekat, pihaknya akan segera menindaklanjuti usulan tersebut, dan akan mengkoordinasikan dengan PLT Sekda Jember. Terkait kabar banyaknya pungli pengurusan KK, hendroyono mengaku tidak menahu persoalan tersebut. Menurutnya, berdasarkan Perda Jember, biaya pengurusan KK hanya sebesar 10 Ribu Rupiah.

(1,384 views)
Tags: