Belum lama ini, Komisi C DPRD Jember mendorong Pemkab Jember untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD, yang fokus untuk menangani persoalan lapter. Gagasan ini muncul lantaran Lapter Notohadinegoro sudah mengalami kevakuman yang cukup lama. Terkait persoalan ini, sebenarnya seberapa pentingkah pembentukan BUMD untuk Lapter? Bukankah selama ini, BUMD berorientasi mendapatkan laba? Bagaimana sikap Pemkab Jember rwekIT usulan ini?Beberapa pihak menilai, keberadaan Lapter Notohadinegoro sebenarnya cukup dilematis. Sebab, di satu sisi jika tidak beroperasi maka pemkab tetap harus mengeluarkan anggaran untuk biaya perawatan infrastruktur disana, di sisi lain jika beroperasi maka akan selalu rugi.
Anggota Komisi C DPRD Jember, Ayub Junaidi mengatakan, dirinya sangat menyayangkan jika Lapter Notohadinegoro hanya dibiarkan begitu saja. Apalagi informasi yang ia terima, semenjak vakum, Lapter justru dibuat ajang balapan motor dan burung merpati. Padahal biaya yang telah dikeluarkan Pemkab Jember jumlahnya tidak sedikit.
Untuk itulah lanjut Ayub, Dinas Perhubungan harus pro aktif mencari maskapai penerbangan untuk Lapter Notohadinegoro. Bahkan kata dia, kalau perlu DPRD Jember akan mengusulkan kepada Pemkab Jember, untuk membentuk BUMD baru yang khusus, menangani persoalan lapter. Agar beban dinas perhubungan semakin berkurang. Apalagi lanjut Ayub, Potensi Dan Kekayaan Alam Jember sangat melimpah. Yang tentunya menjadi modal untuk menarik investor ke Jember.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jember Sunarsono mengatakan, sebenarnya sejak awal dirinya berpandangan, sangat disayangkan jika lapter tidak dioperasikan, sebab menurutnya, pemkab tetap harus mengeluarkan biaya perawatan. Hanya saja, jika bandara kembali beroperasi maka kerugian akan kembali dialami Pemkab Jember. Sunarsono menambahkan, berdasarkan hasil study bandingnya di beberapa daerah yang memiliki bandara perintis seperti Jember, ternyata semuanya mengalami kerugian.
Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB), Suharyono, menyambut baik wacana pembentukan BUMD khusus yang akan menangani lapter. Itu artinya kata dia, jika ini terwujud maka beban dishub akan berkurang.
Hanya saja lanjut Suharyono, usulan tersebut harus dilihat dikaji secara mendalam, terutama aturan yang ada. Sebab kata dia, BUMD didirikan orientasinya untuk meraup keuntungan, yang nantinya akan menambah masukan bagi PAD. Sedangkan keberadaan lapter perintis di Jember, sejak awal sudah mengalami kerugian dan diprediksikan akan terus mengalami kerugian. Jadi kata dia, dewan harus mempertimbangkan secara matang usulan tersebut.
Lebih jauh Suharyono menjelaskan, tidak ada malasah jika usulan keberadaan BUMD hanya untuk wacana saja, namun untuk realisasinya, pemkab dan dewan harus mempertimbangkan secara matang.
(1.001 views)