Proyek Fisik Dan Pelayanan Kesehatan

Sejak beberapa waktu lalu, Alun-Alun Kota Jember dibongkar kembali oleh Pemkab Jember. Namun kali ini, yang dibongkar adalah jalur trotoar. Tak tanggung-tanggung, dana yang dubutuhkan untuk rehab kali ini, kabarnya mencapai 1 Miliar Rupiah. Dana tersebut tentu cukup besar, jika dibandingkan dengan alokasi dana jamkesmas non kuota tentu sangat jauh, sebab untuk Tahun 2009 hanya 800 Juta Rupiah. Jika demikian persoalannya, pertanyaannya adalah, bagaimana sikap wakil rakyat terkait persoalan ini? Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terkait persoalan ini?

Besarnya anggaran rehab Alun-Alun sebesar 1 Miliar Rupiah dibenarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Juwarto. Menurutnya, program rehab tersebut memang sudah direncakan sejak awal. Hanya saja pelaksanaanya, baru bisa digelar sekarang. Juwarto menambahkan, anggaran tersebut sudah mendapatkan persetujuan dewan, jadi sudah tidak ada persoalan lagi.

Jika dibandingkan dengan alokasi dana maskin non kuota, tentunya sangat jauh, apalagi dibandingkan dengan dana Pemberian Makanan Tambahan (PMT), yang hanya mencapai 275 Juta Rupiah. Padahal dana tersebut disiapkan untuk mengantisipasi adanya balita gizi buruk.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dokter Olong Fajri Maulana Menjelaskan, Pemkab Jember sejak beberapa tahun lalu, sudah menganggarkan untuk makanan tambahan bagi balita. Dijelaskan, jumlahnya pertahun hampir mncapai 300 juta rupiahhanya saja, anggaran tersebut pertahunnya tidak terserap secara maksimal. Sehingga mau tidak mau, sisa anggaran tersebut harus dikembalikan kepada kas daerah.

Olong menambahkan, kemungkinan besar belum terserapnya anggaran tersebut, dikarenakan informasi yang diterima masyarakat belum maksimal. Untuk itulah, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait persoalan ini.

Rehab alun-alun ini rupanya mendapatkan sorotan tajam dari wakil rakyat. Ialah Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Ayub Junaidi. Ia menilai, selama ini Pemkab Jember tidak pernah merencanakan penataan kota dengan baik. Berdasarkan catatannya, sudah empat kali alun-alun mengalami proses bongkar pasang. Ini menandakan jargon menata kota membangun desa yang diusung bupati, belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal.

Apalagi kata dia, anggaran yang dibutuhkan untuk bongkar pasang ini, jumlahnya tidak sedikit. Lebih baik, anggaran tersebut diperuntukkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Misalkan, untuk sektor pendidikan dan sektor kesehatan.

Tidak jauh beda dengan Ayub, Koordinator Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB), Suharyono menilai, hal ini mengindikasikan bahwa, masih banyak kebijakan Pemkab Jember yang belum berpihak kepada rakyat dan ternyata lebih mengedepankan proyek fisik semata.

Padahal kata dia, manfaat proyek fisik hanya bisa dirasakan sesaat, sebenarnya masyarakat lebih membutuhkan perhatian di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Apalagi pada saat sekarang, pasien maskin yang tidak terdata dalam jamkesmas, sudah tidak gratis lagi.

Makanya lanjut suharyono, dirinya berharap, agar pemkab segera melakukan evaluasi persoalan ini. Sehingga pada saat pembahasan R-APBD 2010, pemkab benar-benar menghitung dengan cermat, serta lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat.

(631 views)
Tags: