Menimbang Rencana Pilkada Bersama Di 18 Kabupaten Kota Di Jawa Timur.

Beberapa waktu lalu, sempat muncul wacana, daerah yang akan menyelanggarakan Pilkada tahun 2010 mendatang, akan digelar serentak. Data yang berhasil dikumpulkan KISS FM, kurang lebih sedikitnya ada sekitar 18 kabupaten kota, di Provinsi Jawa Timur, yang akan menggelar Pilkada pada tahun 2010 mendatang. Pertanyaan adalah, ungkinkah hal ini terjadi? Bagaimana tanggapan kpu sebagai penyelenggara pemilu? Lalu, bagaimana pula pandangan elit politik di Jember, terkait wacana ini?

Dari 18 kabupaten kota tersebut, Jember termasuk di dalamnya. Bahkan, KPU Kabupaten Jember sudah mengambil ancang-ancang, akan menggelar pilkada pada tanggal 23 Juni 2010 mendatang.

Ketua Kpu Kabupaten Jember, Ketty Tri Setyorini mengaku jika wacana untuk menggelar pilkada secara serentak, sempat muncul ke permukaan. Hanya saja menurutnya, pada saat rapat koordinasi di KPU Provinsi pekan lalu, semua KPU kabupaten/ kota sepakat menolak untuk menggelar pilkada secara bersamaan.

Ada beberapa alasan lanjut Ketty, mengapa pihaknya menolak menggelar pilkada serentak di 18 kabupaten kota. Alasan paling utama adalah, sesuai undang-undang, pemilihan kepala daerah dilakukan 5 tahun sekali. Jika kemudian akan diundur atau bahkan dimajukan, tentu akan ada pelanggaran terhadap undang-undang.

Pertimbangan keamanan lanjut Ketty, juga menjadi perhatian utama. Sebab idealnya Per TPS akan dijaga oleh satu orang personil kepolisian. Jika masih kurang, maka kepolisian setempat, bisa meminta bantuan dari daerah terdekat. Misalkan, Polres Jember meminta bantuan ke Polwil Besuki atau Ke Polres Bondowoso.

Meski demikian lanjut Ketty, dirinya tidak bisa menutup mata, jika 18 daerah menggelar pilkada secara serentak, semua konsentrasi masa akan terfokus pada satu hari. Kemudian, proses monitoring dari KPU Provinsi, Pemprov Jawa Timur akan lebih mudah dan efektif.

Sementara itu, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Jember, Ayub Junaidi, merasa khawatir jika 18 daerah menggelar pilkada secara bersamaan, sebab pilkada sangat jauh berbeda dengan pilpres dan pilgub. Tingkat kerawanan keamanaan, menjadi persoalan utama jika rencana ini akan jadi dilaksanakan. Pasalnya lanjut Ayub, personil keamaanan dari pihak kepolisian akan kurang.

Memang lanjut Ayub, jika digelar secara bersamaan akan menghemat waktu dan pola pengawasannya akan lebih mudah. Hanya saja, dirinya tidak menjamin jika kondisi keamanan akan berjalan dengan kondusif.

Tidak jauh beda dengan Ayub, Ketua Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama (FKNU) DPRD Jember, M Jufriyadi menjelaskan, rencana tersebut harus dipertimbangkan secara matang, sebab, jika harus digelar secara bersamaan, harus ada jaminan dari Pemprov Jawa Timur, distribusi pengawasan di masing-masing daerah sama.

Dijelaskan, namun alangkah lebih baiknya, jika memang masing-masing daerah sudah merasa siap, maka dikembalikan saja ke kpu daerah. Apalagi masa jabatan bupati di tiap daerah tidak sama. Jika digelar bersamaan tentu akan menimbulkan polemic.

Lebih jauh Jufri menjelaskan, untuk anggaran Pilkada Jember sendiri, DPRD Jember sudah mempersiapkannya. Hanya saja pembahasannya, direncanakan akan digelar bulan November mendatang, tepatnya pada saat pembahasan Rancangan Anggaran Perbelanjaan Daerah (RAPBD) 2010.

(1.184 views)
Tag: