Akibat krisis anggaran, pasien miskin yang berobat ke RSUD Subandi saat ini tetap harus membayar biaya obat. Demikian disampaikan direktur RSUD Subandi Yuni Ermita melalui telfon kepada ketua DPRD Jember Saptono Yusuf. Saptono mengkarifikasi persoalan ini karena banyak keluhan dari masyarakat.

Menurut Yuni, kondisi keuangan RSUD saat sangat kritis. Hutang RSUD kepada suplier obat-obatan saja saat ini sudah mencapai 5 milyar rupiah. Karena itu Yuni mengambil kebijakan hanya menggratiskan biaya kamar kepada pasien miskin diluar jamkesmas. Sementara untuk biaya lain seperti obat, tetap harus bayar kecuali untuk pasien kecelakaan dan melahirkan.

Selain itu Yuni juga memerintahkan staf RSUD untuk lebih selektif menerima pasien dengan SKM. Karena jumlah pasien dengan SKM ternyata 3 kali lipat dibanding pasien jamkesmas. Jumlah ini menrut Yuni sudah diluar batas kewajaran. Padahal seharusnya yang namanya pasien miskin masuk dalam data base jamkesmas.

Sementara ketua DPRD Jember Saptono Yusuf mengatakan, karena memang saat ini kondisi darurat sah-sah saja RSUD mengambil kebijakan demikian. Hanya saja yang perlu diperhatikan, jangan sampai pembatasan pasien dengan SKM ini salah sasaran. Pasien yang benar-benar miskin ditolak tetapi yang tidak miskin justru lolos verifikasi.

Untuk tahun ini Saptono mengaku masih belum bisa berbuat banyak karena APBD Jember juga dalam kondisi kritis. Tetapi untuk tahun 2010 Saptono berjanji akan memperjuangkan agar RSUD Subandi mendapat anggaran yang cukup.

Lebih jauh Saptono menerangkan, meski anggaran RSUD akan diperjuangkan tahun depan ada kemungkinan DPRD akan mengusulkan dilakukan audit terlebih dahulu. Sebab sejauh ini terkesan manajemen keuangan RSUD tertutup. Padahal dewan butuh data konggkrit sebelum membahas anggaran.

(987 views)