Mungkinkah Kedepan Kepala Daerah Akan Dipilih Oleh Anggota DPRD?

Beberapa waktu lalu, mencuat kabar mengenai pemilihan langsung kepala daerah gubernur oleh rakyat akan dihapus. Pemilihan seorang gubernur dikabarkan pada pemilu mendatang, akan dipilih oleh anggota DPRD Provinsi. Ialah ketua KPU Pusat, yang menyatakan hal tersebut beberapa waktu lalu. Jika memang demikian persoalannya, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana pandangan elit politik di Jember terkait kabar ini? Kemudian, bagaimana pula pandangan pengamat politik terkait persoalan ini?

Sebenarnya wacana yang digulirkan oleh Ketua KPU Pusat tersebut, bukan sesuatu yang baru. Sebab, beberapa waktu lalu menteri dalam negeri juga pernah mengatakan hal yang sama. Apa yang dikatakan menteri tersebut, didasarkan dari evaluasi pelaksanaan 24 kali Pilkada Gubernur.

Menurut Anggota DPRD Jember Dari Partai Amanah Nasional, Abdul Ghafur, wacana tersebut muncul berangkat dari evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada di beberapa daerah. Memang lanjut Ghafur, setiap pelaksanaan pemilu langsung membutuhkan cost yang lumayan besar.

Ghafur menilai, untuk saat ini pelaksanaan pilkada bupati sebaiknya melalui pemilu langsung, sebab ini berkenaan dengan pengelolaan otonomi daerah. Sedangkan untuk pilkada gubernur lebih baik dikembalikan kepada anggota DPRD. Ghafur menambahkan, dirinya juga tidak menjamin hasil pemimpin yang dipilih oleh anggota DPRD, akan lebih baik daripada pemilu langsung, sebab tidak menutup kemungkinan, biaya yang dikeluarkan pun akan lebih besar.

Sementara itu Ketua DPC PKB Jember, Miftahul Ulum menilai, wacana tersebut menandakan bahwa terjadi kemunduran dalam dunia demokrasi, sebab pada saat sekarang kondisi masyarakat sudah sangat siap terhadap pemilu langsung. Hanya saja lanjut Ulum, persoalannya adalah bagaimana membangun kesadaran di tingkatan elit politik, untuk memberikan pendidikan politik yang benar, sehingga mereka tidak hanya berfikir pragmatis.

Ulum menambahkan, kedepan perlu adanya perbaikan sistem, agar anggaran untuk pilkada gubernur ataupun bupati, tidak terlalu membengkak. Sehingga cost yang dikeluarkan oleh uang negara tidak terlalu besar, paling penting menurutnya, ruh demokrasi tetap dipertahankan.

Tidak jauh beda dengan Ulum, Anggota DPRD Jember Dari PDI Perjuangan, Lukman Winarno mengatakan, sebenarnya dalam konteks demokrasi, wacana tersebut menandakan adanya kemunduran. Lukman menilai, wacana tersebut bisa jadi muncul lantaran adanya kegelisahan beberapa elit politik, yang beberapa waktu lalu kalah dalam pertarungan pilkada.

Di tempat terpisah, Pengamat Politik Universitas Jember, Ahmad Habibullah mengatakan, munculnya wacana penghapusan pilkada gubernur langsung oleh rakyat, dan dikembalikan kepada DPRD Provinsi, berangkat dari evaluasi pelaksanaan pemilu di beberapa daerah serta penerapan undang-undang pemerintah daerah.

Habib sendiri menyatakan sepakat dengan wacana tersebut, sebab kata dia, pilkada langsung cenderung menimbulkan potensi konflik luar biasa antar pendukung. Apalagi ada yang tidak bisa menerima kekalahan. Belum lagi lanjut Habib, persoalan cost yang luar biasa besarnya, yang harus dikeluarkan oleh APBD Negara untuk biaya penyelanggaraan pilkada.

(786 views)
Tags: