Ribut-Ribut Wakil Rakyat Soal Perebutan Ketua Komisi.

Beberapa hari terakhir, kita disuguhi kabar yang kurang begitu sedap. Kabar tersebut muncul dari gedung wakil rakyat. Dimana, mereka yang baru saja dilantik menjadi anggota dewan, kabarnya memperdebatkan persoalan jatah ketua komisi. Memang dalam kamus politik, perebutan kekuasan menjadi sesuatu yang abash. Hanya saja, perebutan tersebut muncul ditengah persoalan yang menimpa masyarakat. Sebut misalkan, persoalan harga sembako yang semakin melambung. Jika memang demikian persoalannya, yang Pertanyaan adalah, apa yang melatarbelakangi partai politik peroleh kursi di dewan memperebutkan pimpinan komisi? Kemudian, bagaimana komentar pengamat terkait persoalan ini?

Seperti diberitakan di KISS FM sebelumnya, di DPRD Jember terjadi perebutan kursi pimpinan komisi. Persoalan ini muncul pasca pertemuan unsur pimpinan sementara, yang kemudian menghasilkan keputusan tentang pembagian pimpinan komisi.

Menurut salah satu anggota DPRD Jember dari fraksi PKS, Yuli Harianto, seharusnya 4 besar partai pemenang pemilu lebih bersifat bijaksana, sebab, mereka sudah mendapatkan jatah kursi di tingkatan pimpinan. Jika lanjut Yuli, mereka sudah mendapatkan jatah pimpinan dewan, maka sejatinya asas pemerataan harus diberlakukan. Dimana kata dia, pimpinan komisi diberikan kepada partai urutan dibawahnya. Seperti Golkar, PKS dan Annur.

PKS sendiri kata Yuli, menginginkan terjadi sistem proporsional di dewan, agar semua kepentingan masyarakat bisa terakomodir dengan baik. Jangan sampai kata dia, persoalan masyarakat terbengkalai, gara-gara wakilnya terkesan rebutan jabatan. Ketika disinggung, PKS sendiri menginginkan jatah pimpinan komisi apa, menurutnya, PKS ingin berbuat maksimal kepada masyarakat, untuk itulah kursi pimpinan Komisi D menjadi incaran partainya.

Keinginan PKS untuk pembagian komisi dilakukan dengan asas proporsional, tampaknya akan berat terealisasikan, sebab PDI Perjuangan misalnya, malah bersikukuh akan menempatkan kadernya di salah satu pimpinan komisi. Hal ini terungkap dalam pernyataan ketua DPC PDI Perjuangan Jember, Kusen Andalas. Menurutnya, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu, partainya menargetkan sebagian besar, ketua komisi harus dikuasai oleh PDIP.

Hanya saja lanjut kusen, PDIP harus realistis, sebab PDIP tidak memperoleh suara dominant. Untuk itulah partainya hanya menargetkan satu kursi ketua komisi. Ketika disinggung tentang PDIP telah memperoleh jatah kursi pimpinan dewan, menurut Kusen, itu bukan jatah, namun sudah diatur dalam undang-undang.

Tidak jauh beda dengan Kusen, Ketua DPC PKB Jember, Miftahul Ulum menjelaskan, beberapa waktu lalu partainya sudah melakukan komunikasi dengan empat partai pemenang dan hasilnya untuk sementara waktu, PKB mendapat jatah pimpinan Komisi D.

Sejak awal kata dia, PKB memang ingin tetap mempertahankan posisi ketua Komisi D, sebab PKB sendiri dilahirkan dari kultur pesantren, yang nota bene adalah dunia pendidikan. Jadi jelas kata dia, ketika Ketua Komisi D dipegang oleh pihaknya, maka persoalan yang ada masyarakat, khususnya dunia pendidikan dan kesehatan akan lebih bisa diperhatikan.

Meski demikian, Ulum juga menyayangkan beberapa pihak yang meributkan persoalan pimpinan komisi. Pasalnya kata dia, persoalan yang ada di masyarakat lebih kompleks. Lebih baik menurutnya, semua wakil rakyat berkonsentrasi untuk membahas persoalan rakyat.

Sementara itu, Anggota DPRD Jember Dari Fraksi Annur, Evi Lestari mengatakan, fraksinya tidak terlalu mempersoalkan pembagian ketua komisi. Sebab menurutnya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana memikirkan persoalan yang ada di masyarakat.

Evi menambahkan, berdasarkan informasi yang ia terima, fraksinya akan kebagian jatah wakil ketua komisi, hanya saja, sejauh ini belum ada kepastian sebab informasi tersebut baru ia terima beberapa waktu lalu.

Di tempat terpisah, Koordinator Forum Komunikasi Anak Bangsa, Suharyono menyayangkan kabar ribut-ribut wakil rakyat soal perebutan ketua komisi. Ini menunjukkan kata dia, pembelajaran yang diberikan oleh anggota dewan kepada masyarakat justru mengarah kepada arah yang negative.

Semestinya kata dia, mereka duduk bersama dan menyelesaikan persoalan jatah ketua komisi ini dengan kepala dingin. Masih banyak persoalan di masyarakat yang harus dibicarakan, daripada harus membicarakan persoalan kepentingan kelompok.

Lebih jauh suharyono menjelaskan, wakil rakyat periode sekarang sangat berbeda dengan periode-periode sebelumnya, pasalnya mereka yang terpilih sekarang merupakan pilihan langsung dari masyarakat. Jadi kata dia, seharusnya mereka harus menanggalkan kepentingan pribadi atau kelompoknya, ketika menjabat sebagai wakil rakyat. Mereka harus lebih mengutamakan kepentingan umum.

(765 views)
Tag: