Aksi unjuk rasa dari 3 penjuru mengarah ke kantor DPRD Jember Jumat siang, saat DPRD Jember menggelar sidang paripurna istimewa pelantikan anggota DPRD Jember periode 2009-2014. Dengan pengamanan ekstra ketat yang melibatkan sedikitnya 600 orang personil polres Jember ditambah 2 SSK Brimob, membuat prosesi pelantikan sama sekali tidak terganggu oleh gelombang aksi unjuk rasa.

Aliansi mahasiswa bersatu berantas korupsi mendesak DPRD Jember mengeluarkan rekomendasi untuk menutup ruang gerak pelaku korupsi. Mereka juga mendesak aparat penegak hukum bekerja profesional memberantas korupsi dan mengembalikan uang rakyat kepada rakyat.

Korlap aksi Andi Wasis mengatakan, aksi ini sebenarnya menginginkan pelantikan anggota dewan dibatalkan. Sebab terbukti DPRD sebagai wakil rakyat tidak pernah bisa menutup ruang gerak bagi koruptor, bahkan membuat korupsi semakin tumbuh subur di Jember.

Selain aliansi mahasiswa aksi unjuk rasa juga dilakukan koalisi masyarakat anti tambang. Korlap aksi Sutrisno mengatakan, banyak dampak negatif yang ditimbulkan setiap ada aktifitas pertambangan. Apalagi jika dilakukan secara radikal dan di lokasi perkebunan.

Karena itu gerakan rakyat anti tambang mendesak pemkab Jember dalam hal ini Disperindag, mencabut SK ijin usaha tambang mang’an dan semua jenis tambang golongan A dan B. Mereka juga menolak pembentukan tim independent, serta mendesak DPRD Jember segera menerbitkan perda yang melarang ekploitasi sumberdaya alam dengan jalan penambangan.

Sementara front perjuangan rakyat untuk demokrasi menuntut penundaan pelantikan anggota DPRD Jember, karena persoalan hukum atas dugaan pelanggaran pemilu legislatif lalu hingga saat ini masih belum diselesaikan. Dan bagi anggota DPRD Jember yang lama khususnya yang tersandung kasus hokum, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan ksatria.

(1.169 views)