Jumlah pasien miskin diluar database jamkesmas yang berobat ke RSUD Subandi 3 kali lipat dibanding masyarakat miskin yang masuk dalam database. Hal ini diketahui ketika direktur RSUD Subandi Yuni Ermita melakukan supervisi keruangan rawat inap kelas 3 beberapa hari lalu.

Menurut Yuni, pasien di ruang rawat inap kelas 3 hampir 60 persen menggunakan surat keterangan miskin. Yang menggunakan kartu jamkesmas hanya 18 persen dan yang merupakan pasien umum hanya 16 persen. Sisanya pengguna asuansi kesehatan.

Yuni menilai lonjakan jumlah pasien yang menggunakan surat keterangan miskin dari desa dirasa tidak wajar. Yuni mensinyalir kartu jamkesmas belum semuanya sampai ke tangan masyarakat, sehingga masyarakat miskin masih menggunakan SKM untuk berobat ke rumah sakit.

Ketika ditanya untuk biaya operasional yuni nampak enggan berkomentar panjang. Yuni hanya mengatakan tetap akan menerima masyarakat miskin dan ditangani sesuai kemampuan RSUD. Karena pasien miskin diluar database jamkesmas menjadi tanggungan RSUD sebagai kepanjangan tangan pemkab.

Seperti diberitakan sebelumnya, akibat krisis APBD yang dialami kabupaten Jember, pengajuan tambahan anggaran 10 milyar yang diajukan RSUD Subandi untuk biaya pengobatan maskin pengguna SKM dalam perubahan APBD tidak dikabulkan. Akibatnya manajemen RSUD Subandi harus putar otak lebih keras untuk mendapatkan dana yang bisa dipakai untuk menanggung biaya pengobatan masyarakat miskin.

(1.101 views)