Minimnya sisa anggaran Kabupaten Jember ternyata berpengaruh terhadap semua kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tak terkecuali pelayanan untuk masyarakat miskin non kuota di rumah sakit daerah. Itu artinya, usulan anggaran RSUD Subandi sebesar 10 miliar pada perubahan APBD terancam tidak dianggarkan. Pertanyaan adalah, bagaimana sikap anggota DPRD Jember terkait persoalan ini? Lalu, bagaimana sikap RSUD Subandi mengenai minimnya anggaran? Kemudian, bagaimana pula komentar masyarakat mengenai persoalan ini?
Per bulan RSUD Dokter Subandi membutuhkan dana sekitar 700 juta rupiah, untuk mengcover kebutuhan pasien maskin non kuota. Demikian ungkapan Direktur Rsud Subandi, dr.Yuni Ermita. Menurutnya, meskipun belum ada kepastian apakah usulan dana sebesar 10 miliar akan terealisasi atau tidak, RSUD Subandi tetap akan memberikan pelayanan terhadap semua pasien, tanpa membedakan statusnya.
Rsud lanjut dr. Yuni, sudah mengirimkan surat kepada Pemkab Jember, untuk meminta petunjuk lebih lanjut mengenai pasien maskin non kuota. Ketika disinggung apakah akan ada rencana untuk meminjam kepada pihak ketiga, menurut dr. Yuni, pihaknya belum bisa memastikan, sebab RSUD tetap berada dibawah pemkab. Jadi segala sesuatunya perlu mendapatkan petunjuk dari pemkab.
dr. Yuni berharap, agar usulan tersebut bisa direalisasikan, sebab kebutuhan RSUD Subandi dari waktu ke waktu terus bertambah. Dirinya bisa memastikan, usulan tersebut sudah berdasarkan perhitungan yang sangat cermat sesuai dengan perhitungan jamkesmas.
Sementara itu, Koordinator Forum Komukasi Anak Bangsa, Suharyono mengatakan, persoalan kesehatan sebagai salah satu program prioritas pembangunan, mestinya diutamakan daripada kegiatan di SKPD-SKPD lain. Kemudian, persoalan kesehatan juga harus ditopang dengan APBD yang mencukupi, sebab persoalan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat miskin.
Suharyono khawatir, jika persoalan ini tidak segera dicarikan jalan keluarnya, masyarakat jelas dirugikan. Apalagi kata dia, bagi masyarakat miskin biaya pengobatan tanpa subsidi dari pemerintah sangat memberatkan. Seharusnya pemkab dan dewan berusaha keras, untuk merealisasikan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Misalkan dengan melakukan efisiensi dana di beberapa SKPD untuk dialihkan kepada kesehatan.
Di tempat terpisah, Ketua Komisi D DPRD Jember, Miftahul ulum mengatakan, ada beberapa kesepakatan yang dicapai pada saat rapat tim anggaran eksekutif dengan pantia anggaran dewan. Termasuk salah satunya persoalan pelayanan kesehatan. Diantaranya lanjut Ulum, melakukan efisiensi dan rasionalisasi di beberapa SKPD, kemudian, menggencot Pendapatan Asli Daerah di beberapa sector, seperti pertanian, dan perkebunan.
Meski demikian, Ulum masih pesimis usulan RSUD sebesar 10 milar dalam perubahan APBD akan terealisasi semuanya. Sebab melihat sisa kekuatan APBD Jember jumlahnya sangat minim. kemungkinan besar anggaran tersebut tidak akan cair tidak seratus persen.
(1.123 views)