Tidak hanya minim menghasilkan Perda Inisiatif, ternyata jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh wakil rakyat selama kurun waktu Lima tahun terhadap pengaduan dari masyarakat juga jumlahnya sangat minim. Anda boleh percaya atau tidak, data yang berhasil dikumpulkan KISS FM, dari total pengaduan yang di hearingkan oleh wakil rakyat sebanyak 159 pengaduan, ternyata rekomendasi yang dikeluarkan hanya 30 kasus. Pertanyaan sekarang adalah, apa yang menjadi faktor utama minimnya rekomendasi wakil rakyat, terhadap pengaduan dari masyarakat? Lalu, bagaimana pula tanggapan masyarakat terhadap persoalan ini?
Pengaduan aspek pendidikan dan politik menduduki peringkat pertama sebanyak 23 pengaduan, hanya saja, rekomendasi yang paling banyak dikeluarkan justru pengaduan terhadap masalah ekonomi. Ketua Komisi B DPRD Jember, Sunardi, mengakui rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD sangat sedikit apabila dibandingkan dengan pengaduan dari masyarakat. Sebab lanjut dia, tidak semua pengaduan dari masyarakat ditindak lanjuti dalam bentuk rekomendasi DPRD.
Sunardi menambahkan, DPRD Jember hanya mengeluarkan rekomendasi apabila persoalan tersebut memang betul-betul akut, terkadang kata Sunardi, setelah diadakan hearing, pengaduan dari masyarakat sudah bisa diatasi. Atau bahkan sambung Sunardi, setelah dilakukan tinjauan lapangan persoalan tersebut bisa diselesaikan tanpa ditindak lanjuti dalam bentuk rekomendasi DPRD.
Lebih lanjut Sunardi menjelaskan, persoalan yang ada di dalam masyarakat cukup kompleks, jadi anggota DPRD Jember sebagai wakilnya, harus bisa menjadi kepanjangan tangan mereka. Misalkan menjadi mediator jika terdapat persoalan di masyarakat.
Senada dengan Sunardi, Anggota Komisi B lainnya, Rendra Wirawan menjelaskan, bukan berarti dengan minimnya rekomendasi anggota dewan terhadap pengaduan yang muncul, kinerja seluruh anggota dewan tidak maksimal. Sebab, tidak semua persoalan harus mendapatkan rekomendasi langsung dari anggota dewan. Harus dilihat dulu esensi persoalan tersebut, terkadang kata dia, sebelum dilakukan hearing ataupun peninjauan ke lapangan persoalan tersebut sudah bisa diatasi.
Sementara itu, Koordinator Forum Komunikasi Anak Bangsa Suharyono menilai, tidak berimbangnya rekomendasi yang dikeluarkan anggota DPRD Jember, dengan jumlah pengaduan dari masyarakat sangat wajar. Sebab tidak semua pengaduan dari masyarakat harus ditindak lanjuti dengan rekomendasi. Ada mekanisne yang harus dilalui sebelum mengeluarkan rekomendasi. Misalkan kata dia, harus ada hearing atau dengar pendapat terlebih dahulu kemudian ada peninjauan langsung ke lapangan dari anggota dewan untuk mendapatkan fakta-fakta.
Lalu jika mekanisme tersebut belum bisa menyelesaikan masalah, maka harus ada konsultasi terhadap lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan referensi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Baru jika semua mekanisme ini sudah dilalui, kemudian belum mendapatkan solusi, anggota dewan mengeluarkan rekomendasi. Jadi pada intinya, keluarnya rekomendasi anggota dewan tergantung substansi masalah yang dibahas.
(1.170 views)