Front Demokrasi Rakyat Desak KPU Bertanggung Jawab Atas Semrawutnya DPT

Front Demokrasi Rakyat atau FDR, Senin siang melakukan aksi unjuk rasa di kantor KPUD, Panwas dan Polres Jember. Mereka menuntut KPUD bertanggung jawab atas semrawutnya DPT pilpres. Mereka juga mendesak Panwas dan Polres serius memproses dugaan pelanggaran pemilu.

Koordinator FDR Rico Nurfiansyah mengatakan, pihaknya menemukan banyak persolan dalam DPT kabupaten Jember. Selain 10 santri ponpes Al-Qodiri yang belum genap berusia 17 tahun, FDR juga menemukan beberapa nama berurutan dalam DPT, dengan NIK dan alamat asal yang sama. Meski nama berbeda, ternyata tanggal lahirnya sama.

Rico mendesak Panwas dan Polres Jember menindak tegas pelanggaran pemilu yang dinilai masuk ranah pidana pemilu ini. Meski demikian Rico tidak mau mempersoalkan apapun hasil perolehan suara pilpres. Hasil pilpres adalah keputusan rakyat, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya. Keputusan rakyat menurut Rico tetap harus dijunjung tinggi.

Sementara ketua Panwaskab Jember Agung Purwanto mengaku sudah sejak awal memprediksi persoalan DPT akan mencuat di masyarakat. Sebab dalam kajiannya, ada beberapa kelemahan yang menyebabkan DPT bermasalah. Diantaranya data kependudukan di Indonesia masih belum baik. Padahal data kependudukan dijadikan dasar dalam penyusunan DPT.

Selain itu tidak beresnya persoalan administratif penyelenggara di tingkat bawah sampai di P2DP, menyebabkan persoalan DPT dengan mudah dimanfaatkan pihak-pihak yang berkepentingan, untuk membuat kesepakatan-kesepakatan demi kepentingan pribadi.

Anggota KPUD Jember Hanan Kukuh Ratmono sebelumnya mengatakan, yang menjadi persoalan memang masih banyak penduduk Jember yang belum memiliki KTP. Sehingga ketika akan dimasukkan dalam database computer, agar tidak ditolak oleh sistem dikopikan NIK pemilih urutan diatasnya.

Dengan demikian Hanan menolak keras jika dikatakan di Jember terdapat ribuan pemilih fiktif. Bahkan Hanan menantang siapapun untuk turun ke lapangan, untuk membuktikan bahwa nama yang ada dalam DPT tidak fiktif. Hanya persoalan entri data oleh PPK yang bermasalah.

(1,326 views)
Tags: