Untuk memastikan persoalan DPT yang saat ini menjadi persoalan nasional tidak terjadi di Jember, wakil bupati Jember Kusen Andalas Senin siang melakukan inspeksi mendadak ke kantor KPUD Jember. Kusen berharap tidak ada diskriminasi terhadap warga Jember.

Kusen mengatakan, sidak dilakukan lebih awal di kabupaten Jember, dengan harapan KPUD Jember bisa mengirimkan undangan pencontrengan kepada pemilih lebih awal. Sehingga ketika ada warga Jember yang merasa belum menerima undangan, masih ada waktu untuk mengurusnya.

Menurut Kusen memang prakteknya di lapangan karena keterbatasan pengetahuan warga Jember, biasanya malam sebelum hari H baru banyak yang kebingungan menghubungi aparat pemerintah di desa dan ketua-ketua parpol, menanyakan undangan pencoblosan. Jika ini terjadi, Kusen khawatir persoalan DPT yang saat ini menjadi sorotan nasional terjadi di Jember.

Sementara anggota KPUD Jember Hanan Kukuh Ratmono mengatakan, persoalan DPT di Jember sudah tuntas. Hanan membantah jika ada tuduhan di Jember banyak pemilih fiktif. Meski demikian Hanan mengakui ada nomor induk kependudukan atau NIK ganda.

Persoalannya di Jember masih banyak warga yang belum memiliki KTP. Sehingga untuk entri data dalam sistem komputer agar tidak di tolak, biasanya petugas pemutakhiran data hanya memasukkan kode kependudukan Jember tanpa nomor induk. Tetapi kadang ada petugas yang hanya mengkopi NIK diatasnya, untuk mempermudah entri. Hanan menjamin semua orang yang terdata dalam DPT benar-benar ada dan memenuhi syarat untuk memiliki hak pilih.

Untuk undangan pencontrengan jika memang nantinya terjadi ada warga yang belum menerima undangan, menurut Hanan asal terdaftar dalam DPT pemilih bisa mendatangi TPS hanya dengan menunjukkan KTP. Nanti petugas akan mencocokkan KTP dengan daftar pemilih. Tetapi jika tidak masuk dalam DPT tentu saja tetap tidak bisa memberikan hak pilihnya.

(1.355 views)