Panwas dan KPUD Saling Lempar Tanggung Jawab Penertiban Atribut Kampanye

KPUD dan Panwas kabupaten Jember saling lempar tanggung jawab untuk penurunan atribut kampanye ketika sudah memasuki hari tenang. Keduanya berdalih tidak adanya anggaran untuk penurunan atribut kampanye. Selain itu KPUD dan Panwaskab mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan atribut kampanye.

Anggota KPUD Jember Gogot Cahyo Baskoro mengatakan, baik dalam undang-undang 42 maupun peraturan KPU mengenai tahapan pilpres, tidak ada satupun klausul yang menyebutkan kewenangan KPU untuk menurunkan atribut kampanye. Karena itulah di KPUD tidak ada pos anggaran untuk penurunan atribut kampanye. KPUD hanya berwenang untuk koordinasi dengan pemerintah kabupaten mengenai tempat-tempat yang diijinkan untuk dipasangi alat peraga kampanye.

Menurut Gogot, dalam aturan memang idealnya alat peraga kampanye dipasang dan di turunkan oleh tim sukses pasangan capres-cawapres sendiri. Tetapi kenyataannya tidak ada satupun alat peraga kampanye yang diturunkan sendiri oleh tim sukses.

Jika melihat tupoksi Panwas dalam undang-undang 42 tetang pemilu, ketika terjadi pelanggaran seperti ini seharusnya Panwas yang bergerak untuk melakukan penertiban. Sebab tupoksi Panwas melakukan pengawasan tahapan-tahapan pemilu termasuk masa saat kampanye. Dan alat peraga menurut Gogot merupakan salah satu bagian dari kampanye, yang seharusnya menjadi kewenangan Panwas untuk mengawasinya.

Sementara ketua Panwaskab Jember Agung Purwanto juga mengaku tidak ada anggaran untuk penertiban atribut. Agung mengakui saat pileg lalu ada pos anggaran penurunan atribut kampanye. Itupun setelah Panwaskab melakukan perubahan-perubahan anggaran. Sedangkan untuk pilpres kali ini tidak ada pos anggaran untuk penurunan atribut kampanye.

Agung menjelaskan, dalam undang-undang sudah menyebutkan bahwa dalam urusan alat peraga kampanye, KPUD memiliki kewenangan berkoordinasi dengan pemkab dalam hal ini satpol pp terkait alat peraga kampanye. Agung menafsirkan berkoordinasi yang dimaksud termasuk untuk penertiban atribut kampanye.

(721 views)
Tag: