Beberapa waktu lalu muncul dugaan ketidak netralan Komisi Pemilihan Umum pada pemilu presiden. Hal ini terlihat dari alat peraga sosialisasi yang dibuat oleh KPU Pusat ternyata mengarahkan dukungan kepada salah satu calon presiden. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sikap KPU Kabupaten Jember terkait dengan dugaan ketidaknetralan pada saat pilpres? Lalu, bagaimana pandangan pengamat politik mengenai persoalan ini?
Ada empat aspek yang mempengaruhi hasil pemilu presiden. Pertama, aspek adminsiratif, kemudian proses lalu pelaksana pemilu dan kualitas hasil pemilu. Jika salah satu aspek tersebut tidak dipenuhi, misalkan ada indikasi ketidak netralan pelaksana pemilu, maka hasil pemilu akan dipertanyakan oleh public. Demikian ungkapan Pengamat Politik Universitas Jember, Mohammad Habibullah.
Menurut Habib panggilan akrab Mohammad Habibullah, KPU sebagai pelaksana pemilu, mau tidak mau harus berhati-hati setiap melaksanakan tahapan pilpres. Sebab ini akan berpengaruh terhadap kredibilitas KPU. Habib menilai, sejauh ini dirinya melihat kinerja KPU belum maksimal. Jika dibandingkan dengan KPU sebelumnya, kinerja KPU sekarang justru lebih menurun. Terbukti persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mulai dari Pilleg hingga Pilpres masih saja terdapat masalah.
Habib menambahkan, jika KPU tidak segera melakukan pembenahan, jelas ini akan berdampak pada kualitas hasil pemilu presiden mendatang, apalagi KPU sudah terlalu sering membuat kesalahan. Jika kesalahannya hanya sekali, menurutnya sangat wajar namun kalau berkali-kali, publik justru bertanya-tanya apakah kesalahan tersebut dilakukan secara sistematis atau memang murni tidak disengaja.
Sementara itu, Anggota KPU Kabupaten Jember, Habin Rohan membantah jika KPU dinilai tidak netral. Memang kata dia, pada saat pihaknya menerima spanduk sosialisasi dari KPU Pusat ada beberapa diantaranya yang cenderung memihak kepada salah satu capres.
Namun lanjut Rohan, KPU Kabupaten Jember langsung memutuskan untuk tidak menggunakan spanduk tersebut. Pihaknya lebih memilih untuk membuat alat peraga sosialisasi sendiri, yang lebih prosedur dan tidak memihak kepada salah satu calon, Pun juga kata dia, pada saat KPU melakukan bimbingan tehnis kepada PPK dan PPS tidak menggunakan Form C1 yang juga dinilai memihak kepada salah satu calon.
Rohan juga menjamin, KPU Kabupaten Jember pada setiap even pelaksanaan pemilu, baik pemilu legislative, pemilu presiden ataupun pemilu kepala daerah, akan tetap netral tidak akan memihak kepada salah satu calon. Tidak hanya itu, Rohan memastikan semua logistik untuk pilpres dipastikan akan netral. Mulai dari petunjuk pelaksana sampai petunjuk seluruh pengisian form. KPU Kabupaten Jember tidak akan menggunakan form yang dikirim KPU pusat yang dinilai tidak netral.
Di tempat terpisah, Ketua Tim Relawan Mega-Prabowo, Taufik Mahendra menyayangkan adanya indikasi ketidak netralan penyelanggara pemilu. Menurutnya, KPU sebagai penyelanggara pemilu sejatinya tidak berpihak kepada salah satu calon. Sebab jika ini terjadi, jelas akan berdampak pada masa depan demokrasi bangsa ini.
Taufik berharap, agar KPU Kabupaten Jember segera mengambil sikap, mengenai adanya alat peraga yang dinilai tidak netral tersebut. Sebab atas kejadian ini pihaknya merasa dirugikan oleh KPU.
(1.025 views)