Kelompok pemilih cerdas kritis atau KPCK Jember mendesak KPU mencabut formulir C1 yang digunakan untuk sosialisasi, karena dinilai mengarahkan PPK dan PPS untuk memenangkan calon Presiden nomor urut 2. KPCK menilai KPU sebagai penyelenggara pemilu yang seharusnya bersikap netral, ternyata berpihak ke salah satu calon.

Koordinator KPCK Mohammad Sholeh mengatakan, pihaknya menemukan form C1 tersebut di beberapa kecamatan, ketika PPK melakukan bimbingan tehnis kepada PPS. Sholeh yakin form C1 yang dinilai menguntungkan salah satu pasangan capres cawapres ini, merupakan bagian dari skenario yang sistematis untuk mempengaruhi pemilih maupun penyelenggara pemilu di tingkat bawah.

Sholeh mendesak KPU pusat segera mencabut semua sample C1 yang sudah terlanjur tersebar di seluruh Indonesia. Sholeh juga mengajak elemen masyarakat diseluruh Indonesia melakukan aksi serupa, agar sample form C1 ini tidak lolos ke tingkat bawah.

Sementara anggota KPUD Jember Habib Rohan saat dikonfirmasi membenarkan adanya sample C1 dari KPU pusat, yang dinilai tidak beres. Tetapi Rohan menolak jika dikatakan sample C1 tersebut dipakai oleh KPUD Jember untuk bimbingan tehnis ke tingkat PPK dan PPS.

Menurut Rohan, sejak sample C1 ini diketahui menimbulkn dampak negative, KPUD Jember memutuskan tidak menggunakannya. KPUD Jember justru membuat sample sendiri dengan mengganti nomor urut, gambar calon dan perolehan suara untuk mengaburkan dugaan keberpihakan.

Lebih jauh Rohan menerangkan, memang sample C1 ini sudah terlanjur dikirimkan ke dapil 1, 2 dan 3. Tetapi sebelumnya KPUD sudah melarang PPK menggunakan sample C1 tersebut untuk sosialisasi ke PPS. Menanggapi desakan KPCK ini, Rohan berjanji akan memerintahkan PPK yang sudah terlanjur menerima sample C1 ini untuk segera memusnahkannya.

(1.055 views)