Rendahnya Perlindungan Terhadap TKI

Dari waktu-waktu nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) semakin mengenaskan saja. Kekerasan dalam bentuk fisik kerap kali menimpa TKI kita, padahal kontribusi mereka terhadap devisa negara sangat besar. Sungguh kenyaataan yang sangat ironis, di satu sisi mereka disebut sebagai pahlawan devisa, namun disisi lain mereka kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, Bagaimana sikap Pemkab Jember terhadap persoalan TKI? Kemudian, bagaimana pula evaluasi wakil rakyat mengenai keberadaan TKI? Lalu, bagaimana komentar aktifis buruh?

Anda boleh percaya atau tidak, jasa TKI terhadap devisa negara sangat besar, berdasarkan catatan Bank Indonesia Jember, kiriman uang dari TKI atau money remitance selama 3 bulan terakhir meningkat tajam.

Menurut Pemimpin Bank Indonesia Jember, A Rasyid Majid, selama tiga bulan terakhir kiriman uang dari TKI hampir mencapai sebesar 110 Milyar rupiah. Transfer uang tersebut merupakan penghasilan para TKI yang bekerja di Malaysia, Hongkong dan Arab Saudi.

Jember sendiri menempati urutan kedua setelah Banyuwangi dengan jumlah kiriman sebesar 47 milyar, disusul kemudian kabupaten Situbondo Dan Bondowoso dengan nilai remitance masing-masing 6,28 dan 4,36 Milyar Rupiah. Rasyid optimis jumlah remittance masih sangat mungkin bertambah hingga akhir tahun 2009.

Lebih lanjut Rasyid menjelaskan, Tahun 2008 lalu jumlah remittance yang masuk ke empat kabupaten eks karesidenan Besuki sebesar 366 Milyar Rupiah lebih. Kabupaten Banyuwangi masih berada di urutan pertama sebanyak 185 Milyar Rupiah lebih, Jember 111,2 Milyar Rupiah, Situbondo 9,5 Milyar Rupiah dan Bondowoso sebesar 29 Milyar Rupiah lebih.

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia Jawa Timur, Mohamad Kholili mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya mendesak BNP2TKI, Menakertrans dan Menlu untuk membuat pernyataan politik terhadap Pemerintah Malaysia, agar membuat kebijakan yang pro terhadap TKI dan buruh migrant.

Kholili menambahkan, selama ini TKI khsususnya yang bekerja di Malaysia kerap kali mendapat perlakukan tidak adil. Misalkan, penahanan dokumen oleh majikan sehingga dia bisa berbuat seenaknya. Kalaupun TKI melakukan perlawanan misalkan melarikan diri, maka yang pada awalnya dia berdokumen namun karena dokumennya ditahan oleh majikan, TKI tersebut akan menjadi undocumented alias illegal.

Seharusnya lanjut Kholili, persoalan TKI yang terjadi tahun-tahun lalu dijadikan sebagai pelajaran, khususnya bagi pemerintah daerah, agar melakukan instropeksi diri. Kemudian melakukan evaluasi penempatan serta sistem perlindungan TKI di Indonesia. Kholili berharap, dengan adanya penghentian sementara TKI ke Malaysia, pemerintah daerah maupun pusat segera membuat sistem perlindungan yang lebih baik. Misal perbaikan sistem informasi yang tidak jalan, sistem pengawasan dan penindakan yang lebih tegas terhadap pelaku.

Kholili menilai, selama ini pemerintah daerah kurang tegas dalam menindak calo-calo TKI. Justru pemerintah daerah lebih mengambil sikap kompromi daripada mengambil tindakan tegas. Padahal sesuai Inpres Nomer 6 Tahun 2006, pemerintah berhak mengambil tindakan preventif dan tegas terhadap calo.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jember, Mohammad Thamrin mengatakan, sejauh ini pihanya sudah melakukan koordinasi dengan pemprov dan seluruh Kepala Dinas Tenaga Kerja Se-Jawa Timur terkait persoalan TKI ini. Namun untuk mengambil keputusan untuk menstop TKI ke Malaysia, Disnaker Jember tidak bisa berbuat apa-apa. sebab sejauh ini kata Tamrin, belum ada keputusan resmi dari pusat, apakah Indonesia akan menstop pengiriman TKI ke Malaysia.

Hanya saja kata dia, untuk sementara waktu sambil menunggu keputusan dari pusat, Disnakertrans Jember memilih untuk mempending pengiriman ke Malaysia. Lebih lanjut Tamrin menjelaskan, TKI asal Jember lebih banyak terdistribusi ke Malaysia, daripada ke daerah-daerah lain seperti Arab Saudi Dan Hongkong.

Di tempat terpisah, salah satu Anggota DPRD Jember, M Jufryadi mengatakan, keberadaan TKI ibarat buah simalakama. Di satu sisi TKI disebut pahlawan devisa, namun sisi lain mendapat perlakuan tidak adil. Jufriyadi menambahkan, sebenarnya persoalan TKI harus mendapat perhatian lebih dari dinas terkait. Misalkan, melakukan pendataan terhadap TKI asal Jember, terutama yang akan memunculkan persoalan.

Jufriyadi juga menyarankan Kepala Disnaker Jember, agar lebih mendepankan sikap nasionalisme. Sebab, akhir-akhir ini negara kita sedang bersitegang dengan Malaysia terkait persoalan Ambalat Seharusnya, Kepala Disnaker Jember mengambil sikap tegas untuk tidak mengirim TKI asal Jember Ke Malaysia. Hanya saja lanjut Jufriyadi, disnaker juga harus menyediakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Misalkan dengan usaha mandiri atau mencari relasi ke perusahaan swasta.

(1,094 views)
Tags: