Evaluasi Kunker Wakil Rakyat

Menjelang masa akhir jabatannya sebagian Anggota DPRD Jember kembali melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah, sebut saja Komisi B Dan Komisi D melakukan studi banding ke Makasar. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan kunker anggota dewan? Lalu, seberapa jauh manfaat kunker terhadap masyarakat?

Selama kurun waktu empat terakhir, produk yang dihasilkan oleh wakil rakyat pasca kunjungan kerja tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Demikian ungkapan Koordinator Forum Komunikasi Anak Bangsa (FKAB) Suharyono. Menurutnya, daripada hanya menghabiskan anggaran untuk kunjungan kerja, lebih baik mengalihkan dana tersebut untuk kegiatan lain, yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti, untuk dunia pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Suharyono menambahkan, dirinya juga menyayangkan alasan wakil rakyat yang terkesan kurang rasional. Alasan belajar ke daerah lain kurang tepat, sebab perjalanan mereka dibiayai oleh Negara. Apalagi kata dia, hasil belajar wakil rakyat ke luar kota, ternyata hasilnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Mestinya lanjut Suharyono, hasil kunker tersebut juga dapat dirasakan oleh masyarakat, sebab mereka dibiayai oleh Negara.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Jember, Ahmad Halim, mengatakan semua kegiatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD Jember sudah diatur dalam peraturan pemerintah, termasuk di dalamnya melakukan kunjungan kerja. Halim mengakui, jika ada anggapan bahkan pandangan miring, bahwa kunker anggota dewan hanya terkesan menghabiskan anggaran, padahal sebenarnya tidak. Karena kata dia, kunker sudah mempunyai payung hukum yang jelas.

Halim menambahkan, sebenarnya subtansi kunker adalah melihat potensi daerah lain, untuk di pelajari bahkan jika cocok dapat dibawa ke daerah asal wakil rakyat. Misalkan dari sisi pendapatan di suatu daerah, kemudian potensi pertanian dan lain sebagainya.

Senada dengan Halim, Wakil Ketua DPRD Jember, Mahmud Sarjuyono menjelaskan, Studi Banding dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau kualitas Anggota DPRD Jember. Ibaratnya, kunker adalah belajar yang paling gampang sebab langsung melihat kenyataan di lapangan.

Hanya saja kata mahmud, tidak semua hasil kunker harus dilaporkan kepada masyarakat. Mahmud juga membantah pandangan miring, bahwa kunker hanya menghabiskan anggaran, sebab di peraturan sudah diatur jelas, mulai dari transport penginapan dan lain sebagainya. Jadi, tidak ada ruang untuk melakukan perbuatan korupsi.

Mahmud menambahkan, sejauh ini sudah banyak peraturan yang sudah dihasilkan pasca kunker. Seperti konsep penghijauan yang didapat dari kunker ke Wonosobo, kemudian penataan Pedagang Kaki Lima yang didapat di Bogor.

(699 views)
Tags: